Kupang, RakyatNTT.ID – Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang kembali menunjukkan perannya sebagai kampus yang berdampak bagi masyarakat.

‘Bersama Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM), Undana resmi menjadi salah satu pelaksana Program Gerakan Karang Taruna Unggul dan Berdaya (GARUDA), sebuah program nasional yang bertujuan mempercepat pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal.

Peluncuran Program GARUDA berlangsung di Aula Lantai III Rektorat Undana, Kamis (9/7/2026), sekaligus menjadi momentum penguatan sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam membangun kesejahteraan yang berkelanjutan.

Iklan

Undana Hadirkan Produk UMKM Hasil Kolaborasi Pemberdayaan

Sebagai bagian dari implementasi Program GARUDA, Undana bersama kelompok pemuda dan masyarakat telah menghasilkan berbagai produk pemberdayaan, di antaranya sabun cuci dan sejumlah produk UMKM yang menjadi contoh model kolaborasi sosial-ekonomi masyarakat.

Program tersebut bahkan ditetapkan sebagai pilot project nasional, yang diharapkan dapat direplikasi di berbagai daerah lain di Indonesia.

Peluncuran program dihadiri oleh Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu Kementerian PM, Abdul Haris, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Prof. Dr. Fauzan, Rektor Undana Prof. Jefri Balle, jajaran Pemerintah Provinsi NTT, Wali Kota Kupang Chris Widodo, Wakil Wali Kota Kupang Serena Francis, serta sejumlah pimpinan perguruan tinggi dan pemangku kepentingan lainnya.

NTT jadi Prioritas Nasional Pengentasan Kemiskinan

Dalam sambutannya, Abdul Haris menegaskan bahwa pemerintah menargetkan kemiskinan ekstrem mencapai nol persen pada 2026, serta menurunkan tingkat kemiskinan nasional hingga 5 persen pada 2029.

Menurutnya, target tersebut hanya dapat dicapai melalui kebijakan yang tepat sasaran dan kolaborasi kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, serta masyarakat.

“Indikator kemiskinan harus menjadi dasar penyusunan kebijakan sehingga setiap anggaran benar-benar memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Ia menjelaskan, Nusa Tenggara Timur menjadi salah satu daerah prioritas karena merupakan provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbesar kelima di Indonesia.

Dari 3.442 desa di NTT, terdapat 876 desa prioritas kemiskinan dengan tingkat kemiskinan di atas 20 persen. Sebagian besar berada di Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dan Kabupaten Sumba Barat Daya.

Sementara itu, Kota Kupang, Kabupaten Manggarai, dan Kabupaten Alor ditetapkan sebagai daerah barometer nasional dalam pencapaian target kemiskinan ekstrem nol persen pada tahun 2026.

Pendidikan Dinilai jadi Kunci Memutus Rantai Kemiskinan

Selain pemberdayaan ekonomi, Abdul Haris menegaskan bahwa pendidikan tetap menjadi instrumen paling penting dalam memutus rantai kemiskinan antargenerasi.

Ia mengungkapkan, Program Indonesia Pintar (PIP) di NTT telah menjangkau 475.975 siswa, namun masih terdapat puluhan ribu pelajar yang belum memperoleh manfaat program tersebut.

Karena itu, pemerintah terus mendorong penurunan angka putus sekolah sekaligus memperkuat Program Sekolah Rakyat sebagai strategi jangka panjang.

“Pendidikan adalah instrumen paling efektif untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Anak yang bersekolah hari ini adalah keluarga yang keluar dari kemiskinan esok hari,” tegas Abdul Haris.

Rektor Undana: Perguruan Tinggi Harus jadi Mitra Strategis Pembangunan

Rektor Undana, Prof. Jefri Bale, menyambut baik kepercayaan pemerintah yang melibatkan perguruan tinggi sebagai mitra strategis dalam pembangunan yang inklusif dan berdampak.

Menurutnya, persoalan kemiskinan tidak mungkin diselesaikan secara parsial, melainkan membutuhkan pendekatan pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, media, dan masyarakat.

“Semangat kolaborasi inilah yang kami sambut dengan penuh komitmen. Civitas akademika Undana siap mendukung Program GARUDA sekaligus memperkuat agenda pengentasan kemiskinan bersama Kemendiktisaintek,” katanya.

Ia menambahkan, konsep Kampus Berdampak yang diusung pemerintah harus diwujudkan melalui riset dan pengabdian masyarakat yang mampu memberikan solusi nyata atas berbagai persoalan di daerah.

Wamendiktisaintek: Riset Kampus Harus Menjawab Persoalan Daerah

Usai peluncuran program, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Prof. Dr. Fauzan, menegaskan bahwa perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam mendukung pemberdayaan masyarakat melalui Program GARUDA.

Menurutnya, kampus harus mengembangkan riset yang sesuai dengan kebutuhan daerah sehingga hasil penelitian maupun pengabdian masyarakat benar-benar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

“Riset harus ditujukan untuk menjawab kebutuhan daerah sehingga benar-benar berdampak. Begitu pula pengabdian dosen dan mahasiswa, bukan sekadar memenuhi kewajiban akademik, tetapi harus mampu memberikan solusi atas persoalan yang dihadapi masyarakat,” tegas Fauzan.

Melalui Program GARUDA, pemerintah berharap kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan masyarakat dapat melahirkan berbagai inovasi pemberdayaan yang mampu menciptakan lapangan usaha baru, meningkatkan keterampilan masyarakat, serta mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem, khususnya di Nusa Tenggara Timur. (rnc04)