Menurutnya, target tersebut hanya dapat dicapai melalui kebijakan yang tepat sasaran dan kolaborasi kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, serta masyarakat.

“Indikator kemiskinan harus menjadi dasar penyusunan kebijakan sehingga setiap anggaran benar-benar memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Ia menjelaskan, Nusa Tenggara Timur menjadi salah satu daerah prioritas karena merupakan provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbesar kelima di Indonesia.

Dari 3.442 desa di NTT, terdapat 876 desa prioritas kemiskinan dengan tingkat kemiskinan di atas 20 persen. Sebagian besar berada di Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dan Kabupaten Sumba Barat Daya.

Sementara itu, Kota Kupang, Kabupaten Manggarai, dan Kabupaten Alor ditetapkan sebagai daerah barometer nasional dalam pencapaian target kemiskinan ekstrem nol persen pada tahun 2026.

Pendidikan Dinilai jadi Kunci Memutus Rantai Kemiskinan

Selain pemberdayaan ekonomi, Abdul Haris menegaskan bahwa pendidikan tetap menjadi instrumen paling penting dalam memutus rantai kemiskinan antargenerasi.

Ia mengungkapkan, Program Indonesia Pintar (PIP) di NTT telah menjangkau 475.975 siswa, namun masih terdapat puluhan ribu pelajar yang belum memperoleh manfaat program tersebut.