Jakarta, RakyatNTT.ID – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk menindak tegas praktik penyelenggaraan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak sesuai ketentuan.

febrie
Baca Juga:Pelimpahan Perkara Febrie Adriansyah ke Kejagung Dinilai Berpotensi Langgar Hukum Acara Pidana

Arahan tersebut disampaikan Presiden saat memimpin Rapat Terbatas (Ratas) bersama jajaran Kabinet Merah Putih, pimpinan lembaga negara, Panglima TNI, serta para Direktur Utama BUMN strategis di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (15/7/2026).

Dalam rapat tersebut, Presiden menekankan pentingnya memperkuat tata kelola Program MBG agar berjalan sesuai tujuan pemerintah dan memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat.

Iklan

Melalui keterangan resmi Sekretariat Kabinet yang disampaikan melalui akun Instagram resminya, Presiden meminta dilakukan evaluasi secara komprehensif terhadap pelaksanaan Program MBG sebagai respons atas berbagai laporan mengenai penyimpangan dalam penyelenggaraan SPPG.

Baca Juga:Kenaikan Gaji Kepala Daerah Tak Menjamin Korupsi Hilang, Integritas Tetap jadi Kunci

“Terkait Program MBG, Presiden Prabowo meminta dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan program, termasuk merespons berbagai laporan yang masuk terkait praktik penyelenggaraan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak sesuai ketentuan,” demikian keterangan Sekretariat Kabinet.

Presiden juga menegaskan bahwa seluruh program prioritas nasional harus dijalankan secara disiplin, tepat sasaran, dan bebas dari segala bentuk penyimpangan.

Menurutnya, tidak boleh ada pihak yang memanfaatkan program pemerintah untuk kepentingan di luar amanat yang telah ditetapkan.

Kemenkes
Baca Juga:Kemenkes Siap Pidanakan Pelaku Intimidasi dr Icha, Pelaku Berpotensi Dijerat KUHP

Pemerintah Targetkan Pembenahan MBG Rampung Satu Bulan

Usai rapat terbatas, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan bahwa pemerintah meminta waktu selama satu bulan untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang menghambat pelaksanaan Program MBG.

Menurut Zulhas, pemerintah tengah melakukan kajian mendalam terhadap berbagai permasalahan yang muncul di lapangan sekaligus menyiapkan langkah-langkah perbaikan yang akan dilaporkan kepada Presiden.

“Mengenai MBG, akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu satu bulan untuk menyelesaikan dan merapikan,” ujar Zulkifli Hasan.

Kemenkes
Baca Juga:Kemenkes Siap Pidanakan Pelaku Intimidasi dr Icha, Pelaku Berpotensi Dijerat KUHP

Ia menjelaskan, hasil evaluasi tersebut nantinya akan menjadi dasar bagi Presiden Prabowo dalam menentukan kebijakan lanjutan terkait penguatan Program MBG.

“Setelah itu langkah-langkah berikutnya kami akan laporkan kepada Bapak Presiden untuk diputuskan dan diberikan arahan mengenai keputusan akhirnya. Tetapi kami akan mengkaji lebih mendalam selama satu bulan dari hari ini,” katanya.

Penyalahgunaan dan Minimnya SPPG jadi Kendala

Zulkifli Hasan mengungkapkan pemerintah telah mengidentifikasi sejumlah persoalan utama dalam implementasi Program Makan Bergizi Gratis.

Beberapa di antaranya adalah adanya praktik penyalahgunaan program, ketidaksesuaian penetapan titik penerima manfaat, hingga masih banyak wilayah yang telah ditetapkan sebagai lokasi penyaluran tetapi belum memiliki Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Banyak persoalan, mulai dari penyalahgunaan, titik-titik yang sudah layak menerima, hingga banyak titik yang sudah ditentukan tetapi belum memiliki SPPG,” jelasnya.

Pemerintah menegaskan bahwa pembenahan ini merupakan bagian dari komitmen untuk memperkuat tata kelola Program MBG agar pelaksanaannya semakin efektif, transparan, akuntabel, serta mampu menjangkau seluruh masyarakat yang menjadi sasaran penerima manfaat sesuai tujuan program nasional tersebut. (*/rnc)