Salah satu isu yang menurutnya perlu terus mendapat perhatian adalah pengaturan parliamentary threshold atau ambang batas parlemen.

Menurut Paulus, setiap kebijakan mengenai ambang batas parlemen harus dirumuskan berdasarkan prinsip rasionalitas, demokrasi, dan keadilan agar tidak menghilangkan makna suara rakyat.

Ia menilai, apabila suatu regulasi dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut, maka mekanisme pengujian melalui Mahkamah Konstitusi menjadi jalur konstitusional yang tepat untuk memastikan setiap suara rakyat tetap memiliki nilai dalam sistem demokrasi.

“Setiap suara rakyat harus memperoleh perlindungan yang setara dan tidak kehilangan makna hanya karena tidak terkonversi menjadi kursi parlemen,” tegasnya.

Dukung Pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal

Selain membahas ambang batas parlemen, Paulus juga menyatakan dukungannya terhadap wacana pemisahan penyelenggaraan pemilu nasional dan pemilu lokal yang saat ini menjadi bagian dari diskursus reformasi sistem kepemiluan di Indonesia.

Menurutnya, pemisahan jadwal penyelenggaraan pemilu memiliki sejumlah manfaat, di antaranya mengurangi beban penyelenggara pemilu, meningkatkan kualitas pilihan masyarakat, serta memberikan ruang yang lebih luas bagi proses kaderisasi partai politik.