Dalam komunikasi tersebut, keluarga menyampaikan agar dugaan pelanggaran yang melibatkan anggota DPRD diproses sesuai mekanisme etik yang berlaku.

Selain itu, keluarga meminta adanya perlindungan terhadap dr. Icha, permintaan maaf dari pihak terkait, jaminan agar karier dr. Icha sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak terdampak, serta tanggung jawab atas biaya pengobatan hingga pulih.

Bantah Pernah Meminta Uang Perdamaian

Victor menegaskan bahwa pada 24 Juni 2026, Ketua DPRD TTU menyampaikan informasi bahwa pihak anggota DPRD yang bersangkutan bersedia menempuh jalan damai dan menanyakan bentuk penyelesaian yang diinginkan keluarga.

Namun keluarga dr Icha menegaskan bahwa mereka tidak pernah meminta uang ataupun bentuk kompensasi lainnya sebagai syarat perdamaian.

Sebaliknya, keluarga hanya menginginkan agar laporan diproses sesuai mekanisme Badan Kehormatan DPRD TTU dan menyatakan siap menghormati apa pun keputusan lembaga tersebut.

“Keluarga secara tegas menyatakan bahwa penyelesaian yang diinginkan bukan berupa pemberian uang atau kompensasi dalam bentuk apa pun, melainkan agar laporan diproses sesuai mekanisme Badan Kehormatan DPRD TTU berdasarkan ketentuan yang berlaku,” demikian disampaikan Victor.

Nilai Tuduhan Tidak Jelas dan Tidak Berdasar

Tim kuasa hukum juga menyoroti pemberitaan yang memuat dugaan permintaan uang karena dinilai tidak menjelaskan secara rinci siapa pihak yang dimaksud, kepada siapa permintaan tersebut disampaikan, kapan peristiwa itu terjadi, maupun dasar fakta yang melatarbelakanginya.