Labuan Bajo, RakyatNTT.ID – Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Johni Asadoma, menjemput Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI di Bandar Udara Komodo, Labuan Bajo, Rabu (22/7/2026).

Kunjungan tersebut difokuskan pada peninjauan progres pembangunan Jalan Lingkar Utara Flores, salah satu proyek strategis nasional yang diharapkan mampu memperkuat konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Pulau Flores.

Rombongan dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR RI H. Andi Iwan Darmawan Aras, didampingi Wakil Ketua Komisi V DPR RI Roberth Rouw, bersama sekitar 12 anggota Komisi V DPR RI.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi serta jajaran mitra kerja Komisi V DPR RI.

Tinjau Proyek Strategis Nasional di Flores

Kunjungan kerja reses yang berlangsung pada 22–23 Juli 2026 diawali dengan peninjauan langsung ke ruas Jalan Lingkar Utara Flores sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPR RI terhadap pembangunan infrastruktur strategis yang dikerjakan Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum.

Jalan Lingkar Utara Flores memiliki peran penting sebagai jalur alternatif yang menghubungkan Reo dengan Labuan Bajo melalui ruas Labuan Bajo–Terang–Pelabuhan Bari–Kedindi.

Keberadaan jalan tersebut juga menjadi infrastruktur pendukung menuju Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Labuan Bajo, sekaligus menghubungkan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Labuan Bajo, Terminal Tipe A Waeklambu, hingga Pelabuhan Pengumpan Reo.

Dengan tersambungnya jalur tersebut, mobilitas wisatawan, distribusi logistik, dan aktivitas ekonomi masyarakat di kawasan utara Pulau Flores diharapkan semakin meningkat.

Pemerintah Telah Gelontorkan Rp165 Miliar Sejak 2015

Sejak tahun 2015, Direktorat Jenderal Bina Marga telah menangani pembangunan ruas Labuan Bajo–Terang–Pelabuhan Bari–Kedindi sepanjang 78,55 kilometer dengan total investasi sekitar Rp165,43 miliar.

Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma mengapresiasi perhatian Komisi V DPR RI yang turun langsung meninjau perkembangan proyek tersebut.

“Kami mengapresiasi perhatian Komisi V DPR RI beserta kementerian dan lembaga terkait yang telah meninjau langsung progres pembangunan Jalan Lingkar Utara Flores. Kunjungan ini menjadi wujud nyata komitmen pemerintah pusat dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di Nusa Tenggara Timur,” ujar Johni Asadoma.

Masih Ada 87 Kilometer Jalan yang Belum Tertangani

Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) NTT, Janto, memaparkan bahwa total panjang Jalan Lingkar Utara Flores mencapai 141,291 kilometer.

Dari total tersebut:

  • 53,875 kilometer telah beraspal.
  • 10,776 kilometer telah ditingkatkan kualitas jalannya.
  • 43,515 kilometer masih berupa jalan tanah atau setapak.
  • 33,125 kilometer masih berupa ruas yang belum tembus.

Artinya, masih terdapat 87,416 kilometer ruas jalan yang membutuhkan penanganan pengaspalan dan pembangunan lanjutan.

Menurut Janto, penyelesaian proyek direncanakan secara bertahap, yaitu:

  • Tahun 2027: 10 kilometer.
  • Tahun 2028: 26,75 kilometer.
  • Tahun 2029: 23,9 kilometer.
  • Tahun 2030: 18 kilometer.
  • Tahun 2031: 8,77 kilometer.

Selain pembangunan badan jalan, pemerintah juga akan membangun sejumlah jembatan agar jalur tersebut dapat berfungsi secara optimal.

“Total kebutuhan anggaran pembangunan fisik Jalan Lingkar Utara Flores diperkirakan mencapai Rp1.079,45 miliar,” ujar Janto saat memaparkan progres pembangunan kepada Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI.

Komisi V DPR RI Minta Persoalan Lahan Diselesaikan

Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI, H. Andi Iwan Darmawan Aras, menegaskan bahwa percepatan pembangunan sangat bergantung pada kesiapan lahan.

Menurutnya, persoalan pembebasan lahan harus diselesaikan terlebih dahulu agar pembangunan tidak kembali mengalami hambatan.

“Persoalan utamanya adalah kesiapan lahan. Sebelum kita berharap pembangunan dapat dipercepat, kami mengharapkan pemerintah daerah memberikan jaminan bahwa persoalan lahan benar-benar clear and clean. Dengan begitu, pelaksanaan pembangunan tidak lagi terkendala dan anggaran yang dialokasikan dapat segera direalisasikan,” tegasnya.

Dorong Konektivitas dan Pertumbuhan Ekonomi Flores

Melalui kunjungan kerja ini, Komisi V DPR RI bersama Pemerintah Provinsi NTT dan Kementerian Pekerjaan Umum menegaskan komitmen untuk mempercepat penyelesaian Jalan Lingkar Utara Flores.

Proyek tersebut diharapkan segera memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui peningkatan konektivitas antarwilayah, penguatan akses menuju kawasan pariwisata Labuan Bajo, serta mendorong pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Pulau Flores.

Usai melakukan peninjauan lapangan, rombongan melanjutkan agenda dengan menghadiri pertemuan di Kantor Bupati Manggarai Barat bersama jajaran Pemerintah Provinsi NTT, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, serta mitra kerja Komisi V DPR RI guna membahas percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut. (*/rnc)