“Kalau bisa regulasinya diubah sehingga ada kas cadangan di DLHK. Jadi kalau ada kendala, sirkulasi keuangannya tetap berjalan,” katanya.

gempa kupang
Baca Juga:Gempa Magnitudo 5,5 Guncang Kota dan Kabupaten Kupang, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami

Menurut Simon, keberadaan dana cadangan akan memberikan ruang bagi DLHK untuk tetap menjalankan operasional pengangkutan sampah saat menghadapi kondisi darurat.

“Jadi pada saat kondisi urgen, dinas bisa langsung menanggulanginya,” tambahnya.

Iklan

DPRD Dorong Kolaborasi dengan Komunitas Pengelola Sampah

Sementara itu, Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Kupang, Roy Riwu Kaho, menilai persoalan sampah juga dapat diatasi melalui kolaborasi yang lebih luas antara pemerintah daerah dan komunitas yang bergerak di bidang pengelolaan sampah.

mobil rusak
Baca Juga:Cuaca Ekstrem di Kupang Makan Korban, Mobil Hancur Tertimpa Pohon Gewang

Ia mencontohkan keberadaan Teman Sampah Indonesia (TSI) yang selama ini telah membantu masyarakat mengangkut sampah dari lingkungan permukiman melalui layanan berbasis aplikasi.

Menurut Roy, inovasi seperti itu perlu didukung dan diintegrasikan ke dalam sistem pelayanan pemerintah sehingga masyarakat memiliki lebih banyak pilihan layanan persampahan.

“Pemerintah harus membuka diri. Kalau pemerintah bisa berkolaborasi dengan berbagai pihak, saya rasa pelayanan ini bisa berjalan lebih baik,” ujarnya.

sampah-1
Baca Juga:Fakta di Balik Penumpukan Sampah Kota Kupang, DLHK Sebut Pasokan BBM jadi Kendala

Penambahan Armada jadi Kebutuhan Mendesak

Selain persoalan anggaran operasional, DPRD juga menilai keterbatasan armada menjadi penyebab utama terganggunya layanan pengangkutan sampah.