Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp RakyatNTT.ID
+ Gabung
DI Pulau Semau, pulau yang meranggas penuh debu saban kemarau, negara hendak menancapkan patung besar sebagai ikon wisata rohani. Anggaran Rp30 miliar digelontorkan dari kantong APBD.
Terdengar mulia memang. Iman dirayakan, daerah dipromosikan, dan pariwisata dijanjikan. Namun, dengan anggaran fantastis itu, nalar sehat publik seketika tersedak. Rakyat dapat apa? Siapa sebenarnya yang sedang dimuliakan di sini? Tuhan, umat, atau ego kekuasaan yang haus panggung?
Pertanyaan-pertanyaan ini penting. Bukan karena kita benci pada agama. Sama sekali tidak. Justru karena agama terlalu luhur, ia tidak boleh dibiarkan menjadi tameng bagi keputusan politik. Saya selalu percaya, patung tidak pernah lahir dari ruang hampa. Ia lahir dari keputusan politik, meja anggaran, dan dari syahwat penguasa yang gemar memoles citra publik.
Masalahnya bukan patung. Bukan Yesus. Bukan pula iman umat. Masalahnya adalah logika negara dibalik patung itu. Negara selalu gesit kalau membangun simbol. Negara selalu bersemangat kalau ada proyek yang bisa difoto dari udara. Ada seremoni. Ada pidato. Ada baliho. Ada tepuk tangan. Ada prasasti.
Tetapi begitu ditanya soal air bersih, jalan rusak, puskesmas, sekolah, petani rumput laut, dan dapur warga, negara mendadak seperti kehilangan bahasa.
Publik curiga. Jangan-jangan yang sedang dibangun itu bukan masa depan Semau. Jangan-jangan itu monumen ego politik yang ingin dikenang sebelum lampu kekuasaan Bupati Kabupaten Kupang meredup.
Melibatkan akademisi untuk melegitimasi proyek ini, juga adalah lagu lama yang membosankan. Universitas Nusa Cendana (UNDANA) termasuk di dalamnya. Mereka dilibatkan dalam studi kelayakan dan perencanaan teknis. Baiklah. Kajian akademik memang penting. Tapi Anda tahu, di negeri ini, kajian seringkali bukan alat untuk menguji proyek. Ia bisa berubah menjadi parfum ilmiah untuk membuat proyek yang ganjil tercium rasional.
Ada map tebal. Ada istilah teknis. Ada presentasi. Ada tabel. Ada rekomendasi. Lalu proyek berjalan.
Begitulah cara kekuasaan bekerja. Ia memakai jubah kesucian di satu tangan dan map akademik di tangan lain. Rakyat diminta percaya. Jangan banyak tanya. Kalau bertanya, nanti dianggap tidak paham pembangunan. Kalau terlalu keras bertanya, nanti bisa dituduh anti agama.
Padahal ini bukan soal agama. Ini soal APBD.
Mari kita benturkan semua retorika itu dengan kenyataan. Kabupaten Kupang masih hidup dengan angka kemiskinan 20,32 persen. Ada sekitar 87,50 ribu jiwa miskin. Ini bukan angka statistik yang dingin. Ini manusia. Ini rumah. Ini dapur. Ini anak sekolah. Ini mama-mama yang memikul air. Ini petani rumput laut di Akle dan Uitiuhana yang nasibnya dicekik cuaca ekstrem, harga yang naik turun, dan negara yang datang terlambat.
Lalu di tengah kenyataan seperti itu, Rp30 miliar hendak dibelokkan untuk sebuah simbol raksasa.
Anda bisa menyebutnya visi. Saya menyebutnya delusi anggaran.
APBD itu bukan dompet pribadi bupati. APBD bukan alat rias untuk memoles wajah kekuasaan. APBD adalah keringat rakyat. Ia dikumpulkan dari pajak, retribusi, dan segala macam pungutan yang pada akhirnya kembali membebani warga. Karena itu, isi APBD adalah cermin moral bupati yang memimpin.
Dari APBD kita tahu isi kepala kekuasaan. Dari APBD kita tahu siapa yang dianggap penting. Dari APBD kita tahu apakah rakyat benar-benar pusat pembangunan atau hanya hiasan dalam pidato.
Kalau Rp30 miliar lebih mudah mengalir untuk beton daripada untuk air bersih, maka kita tahu prioritasnya. Kalau patung lebih cepat dibahas daripada jalan rusak, maka kita tahu seleranya. Kalau proyek mercusuar lebih menggoda daripada puskesmas yang layak, maka kita tahu penyakitnya.
Penyakit itu bernama politik visual.
Kekuasaan suka hal yang tampak. Patung tampak. Gedung tampak. Gapura tampak. Jalan masuk lokasi wisata tampak. Panggung peresmian tampak. Semua bisa dipotret. Semua bisa masuk video pendek. Semua bisa menjadi bahan pidato.
Tetapi kerja yang paling dibutuhkan rakyat sering tidak tampak. Air bersih yang mengalir ke rumah warga tidak terlalu gagah di kamera. Obat yang tersedia di puskesmas tidak menghasilkan sudut foto heroik. Jalan desa yang diperbaiki tidak selalu menghasilkan pujian nasional. Petani rumput laut yang dilindungi dari permainan harga tidak cocok jadi latar baliho.
Rakyat miskin memang tidak fotogenik. Itu masalahnya.
Murray Edelman sudah lama mengingatkan bahwa politik bekerja melalui simbol. Simbol membuat kekuasaan tampak hadir. Tampak peduli. Tampak bekerja. Padahal belum tentu menyentuh dapur warga. Patung Semau adalah contoh yang hampir sempurna. Ia tinggi. Ia emosional. Ia disakralkan. Ia sulit dikritik.
Dan di situlah bahayanya.
Begitu orang mengkritik anggaran patung, para pembela kekuasaan bisa segera memainkan jurus lama: ini serangan terhadap iman. Ini antiagama. Ini tidak menghargai umat. Ini tidak mendukung pembangunan rohani.
Omong kosong.
Kritik terhadap APBD bukan kritik terhadap Tuhan. Kritik terhadap bupati bukan penghinaan terhadap iman. Kritik terhadap patung bukan kebencian terhadap umat. Yang sedang digugat adalah kewarasan negara dalam mengelola uang publik.
Justru karena proyek ini memakai simbol suci, kritik harus lebih keras. Agama terlalu luhur untuk dijadikan tameng proyek. Tuhan tidak membutuhkan beton APBD. Yang membutuhkan negara adalah manusia Semau yang masih menunggu air, jalan, layanan kesehatan, sekolah yang layak, dan ekonomi yang tidak dibiarkan berjalan sendirian.
Harold Lasswell bilang, politik adalah soal siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana. Rumusnya sederhana. Tidak perlu dibuat rumit. Dalam kasus Semau, pertanyaannya begini: siapa
mendapat proyek? Siapa mendapat panggung? Siapa mendapat keuntungan? Dan siapa hanya menjadi latar belakang seremoni?
Kalau rakyat Semau tidak menjadi penerima manfaat utama, maka proyek ini tidak lebih dari pertunjukan kekuasaan. Rakyat dipakai sebagai alasan. Iman dipakai sebagai baju. Pariwisata dipakai sebagai janji. APBD dipakai sebagai bahan bakar.
Sementara itu, warga tetap menunggu hal-hal yang sangat sederhana. Air mengalir. Jalan bisa dilewati. Harga rumput laut tidak mencekik. Anak-anak bisa sekolah tanpa rasa kalah. Orang sakit bisa berobat tanpa takut biaya dan jarak. Negara hadir bukan dalam bentuk patung raksasa, tetapi dalam bentuk hidup yang sedikit lebih manusiawi.
Jadi, sebelum patung itu menjulang, bupati sebaiknya menunduk. Lihat tanah Semau. Lihat debunya. Lihat warga yang memikul air. Lihat petani rumput laut yang nasibnya tidak pernah masuk baliho. Lihat anak-anak yang hidupnya tidak akan berubah hanya karena ada monumen besar di atas bukit.
Patung itu mungkin kelak berdiri megah. Orang mungkin datang berfoto. Pejabat mungkin berpidato. Drone mungkin terbang mengitari beton raksasa itu.
Tetapi jika rakyat Semau tetap miskin, tetap haus, tetap terisolasi, maka patung itu bukan ikon rohani. Ia adalah ironi. Sebuah berhala baru yang berdiri di atas air mata rakyatnya sendiri. (*)
WA Channel
Ikuti Kami
Subscribe
Tinggalkan Balasan