Ia menyebut sejumlah isu yang selama ini menjadi perhatian publik, di antaranya polemik perubahan aturan yang berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi, kualitas demokrasi, penegakan hukum, hingga berbagai kebijakan publik yang memunculkan perdebatan di tengah masyarakat.

Berdasarkan penilaian tersebut, Aldi menilai safari politik Jokowi di NTT lebih tepat dipandang sebagai agenda politik dibandingkan upaya menjawab kebutuhan masyarakat.

“Empat hari berkeliling NTT tidak akan menghapus sepuluh tahun kritik yang telah tercatat dalam sejarah,” tegasnya.

Minta Fokus pada Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat

Lebih lanjut, Aldi menegaskan bahwa masyarakat NTT membutuhkan kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan, bukan sekadar kegiatan yang bersifat simbolis.

Menurutnya, daerah ini memerlukan keadilan pembangunan, investasi yang berpihak kepada masyarakat, penciptaan lapangan kerja bagi generasi muda, serta keberpihakan nyata terhadap kelompok masyarakat kecil.

“NTT bukan panggung untuk memperbaiki citra. NTT adalah daerah yang membutuhkan keadilan pembangunan, investasi yang berpihak kepada rakyat, lapangan kerja bagi generasi muda, serta keberpihakan nyata kepada masyarakat kecil,” ujarnya.

Penolakan Disebut Bagian dari Hak Konstitusional

Aldi menegaskan bahwa sikap penolakan yang disampaikannya merupakan bentuk penyampaian pendapat yang dijamin oleh konstitusi.