Oelamasi, RakyatNTT.ID – Sebanyak 2.319 mahasiswa dari 41 perguruan tinggi yang tergabung dalam Konsorsium Perguruan Tinggi Nusa Tenggara Timur (NTT) resmi diterjunkan ke masyarakat melalui Program Mahasiswa Berdampak Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) GENTASKIN Batch II Tahun 2026.

Pelepasan ribuan mahasiswa tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek), Prof. Dr. Fauzan, M.Pd., di Aula Kantor Bupati Kupang, Oelamasi, Kamis (9/7/2026).

Turut hadir dalam kegiatan itu Rektor Universitas Nusa Cendana (Undana), Prof. Dr. Ir. Jefri S. Bale, S.T., M.Eng., bersama jajaran pimpinan perguruan tinggi dan pemerintah daerah.

Iklan

Selama dua bulan ke depan, para mahasiswa akan ditempatkan di 100 desa tertinggal yang tersebar di 13 kabupaten di NTT untuk menjalankan berbagai program pemberdayaan masyarakat yang berfokus pada pengentasan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, serta penguatan tata kelola desa.

Prof. Fauzan: Kampus Harus Turun Menyelesaikan Masalah Masyarakat

Dalam arahannya, Prof. Fauzan menegaskan bahwa pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) tidak boleh lagi sekadar menjadi kewajiban akademik untuk memenuhi satuan kredit semester (SKS).

Menurutnya, perguruan tinggi harus hadir sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam menyelesaikan persoalan riil yang dihadapi masyarakat.

“Perguruan tinggi adalah entitas sosial. Kampus harus hadir sebagai asisten pembangunan daerah dan melepaskan status menara gading. KKN tidak boleh lagi sekadar memenuhi kewajiban SKS, tetapi harus melahirkan dampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

Ia juga mengapresiasi terbentuknya konsorsium 41 perguruan tinggi di NTT yang dinilai menjadi contoh kolaborasi lintas kampus dalam mewujudkan program Kampus Berdampak.

Mahasiswa Lintas Kampus dan Multidisiplin

Kepala LLDIKTI Wilayah XV, Prof. Adrianus Amheka, menjelaskan bahwa pelaksanaan KKNT GENTASKIN Batch II mengedepankan kolaborasi lintas perguruan tinggi.

Setiap kelompok mahasiswa akan terdiri dari peserta yang berasal dari tiga hingga empat perguruan tinggi berbeda dengan latar belakang disiplin ilmu yang beragam.

Sebanyak 100 Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) juga disiapkan untuk mendampingi mahasiswa selama menjalankan program di desa.

Model tersebut diharapkan mampu menghasilkan solusi yang lebih komprehensif sesuai kebutuhan masyarakat.

Fokus Atasi Kemiskinan dan Stunting

Program ini dilaksanakan sebagai respons terhadap masih tingginya angka kemiskinan dan stunting di NTT.

Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemenko PMK, Prof. Abdul Haris, menyampaikan bahwa prevalensi stunting di NTT masih mencapai 37,9 persen, sedangkan tingkat kemiskinan berdasarkan data BPS per September 2025 berada di angka 17,5 persen.

Data tersebut menjadi dasar perlunya pendekatan ilmiah dan kolaboratif dalam menyelesaikan persoalan pembangunan di daerah.

Gubernur NTT Minta Kebijakan Berbasis Data

Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, menegaskan bahwa seluruh kebijakan pembangunan daerah harus disusun berdasarkan data dan hasil riset yang akurat.

Menurutnya, pendekatan berbasis ilmu pengetahuan menjadi kunci agar program pemerintah tepat sasaran.

“Kita tidak boleh lagi menyelesaikan persoalan berdasarkan perasaan. Semua masalah kemiskinan dan stunting harus didekati secara ilmiah, berbasis riset, dan data yang akurat agar solusi yang dihasilkan benar-benar efektif,” ujarnya.

Dorong Digitalisasi Desa dan Pemberdayaan Masyarakat

Melalui KKNT GENTASKIN Batch II, mahasiswa tidak hanya melaksanakan kegiatan sosial, tetapi juga membantu pemerintah desa dalam penguatan tata kelola administrasi dan digitalisasi layanan publik.

Mahasiswa dari berbagai disiplin ilmu akan mendampingi aparatur desa dalam pengelolaan data bantuan sosial, edukasi kesehatan, peningkatan literasi digital, hingga pengembangan potensi ekonomi lokal.

Program ini diharapkan mampu memperkuat kapasitas desa sekaligus melahirkan solusi berkelanjutan untuk mengurangi kemiskinan ekstrem, mempercepat penurunan stunting, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Nusa Tenggara Timur. (*/rnc)