Kupang, RakyatNTT.ID – Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Natalius Pigai, bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, memberikan pengarahan kepada jajaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Aula El Tari Kupang, Selasa (9/6/2026).

Kegiatan tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat Pemerintah Provinsi NTT serta berbagai mitra yang terlibat dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Nusa Tenggara Timur.

Dalam arahannya, Menteri HAM RI Natalius Pigai menegaskan bahwa pemenuhan hak asasi manusia tidak hanya berkaitan dengan kebebasan sipil dan politik, tetapi juga mencakup pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, termasuk hak atas pangan, kesehatan, dan pendidikan.

“Pemerintah memiliki tiga kewajiban utama, yaitu menghormati HAM, melindungi HAM, dan memenuhi hak-hak warga negara. Salah satunya melalui pemenuhan gizi anak lewat Program Makan Bergizi Gratis,” ujar Natalius Pigai.

Menurutnya, Program MBG merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah dalam menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang unggul menuju visi Indonesia Emas 2045.

“Program makan bergizi gratis bukan hanya soal makanan, tetapi bagian dari pembangunan kualitas manusia Indonesia,” katanya.

Pigai meminta seluruh pihak yang terlibat menjalankan program tersebut dengan penuh tanggung jawab, profesionalisme, transparansi, dan integritas.

Ia menegaskan bahwa keberhasilan program sangat ditentukan oleh komitmen para pelaksana di lapangan.

“Siapa pun yang menjalankan program ini dengan jujur, adil, dan profesional adalah bagian dari perjuangan membangun bangsa dan layak disebut sebagai pahlawan revolusioner,” tegasnya.

Menurut Pigai, pemenuhan gizi masyarakat, khususnya bagi anak-anak, merupakan investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan memiliki daya saing tinggi.

“Kita sedang membangun fondasi menuju Indonesia Emas 2045. Anak-anak yang kita siapkan hari ini adalah generasi yang akan membawa Indonesia menjadi bangsa yang maju dan unggul,” ujarnya.

MBG Didorong Menjadi Penggerak Ekonomi Lokal

Pada kesempatan yang sama, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menegaskan bahwa Program MBG tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga harus menjadi instrumen penguatan ekonomi daerah.

Menurut Melki, keberadaan dapur SPPG dapat menciptakan efek berantai terhadap perekonomian masyarakat, terutama bagi petani, nelayan, pelaku usaha kecil, hingga tenaga kerja lokal.

“Kita ingin agar kebutuhan dapur SPPG di NTT sebanyak mungkin dipenuhi dari produk lokal. Beras, sayur, ikan, daging, telur, buah, dan komoditas lainnya harus mampu berputar di NTT sehingga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat kita,” kata Melki.

Ia mengingatkan seluruh pihak yang terlibat agar menjalankan program sesuai tata kelola yang baik, standar operasional prosedur (SOP), serta prinsip transparansi dan akuntabilitas.

“Kita bekerja dengan benar, sesuai aturan, dan sesuai SOP. Jangan takut menjalankan tugas. Yang penting tata kelola harus dijaga dengan baik,” tegasnya.

Menurut Melki, Program MBG merupakan gerakan bersama yang melibatkan banyak sektor.

“MBG bukan hanya tentang makanan, tetapi juga bagaimana ekonomi masyarakat bergerak. Dari petani, nelayan, pemasok, hingga tenaga kerja, semuanya ikut terlibat,” ungkapnya.

Sebanyak 335 SPPG Sudah Beroperasi di NTT

Sementara itu, Kepala Regional Badan Gizi Nasional (BGN) NTT, Oswaldus Ngani, mengungkapkan bahwa hingga saat ini telah terdapat 335 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi di seluruh wilayah NTT.

SPPG tersebut melayani berbagai kelompok penerima manfaat, mulai dari peserta didik hingga kelompok 3B yang terdiri dari ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

“Sejauh ini sudah terdapat 335 SPPG yang beroperasi di NTT. SPPG ini melayani seluruh penerima manfaat, baik peserta didik maupun kelompok 3B yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita,” jelas Oswaldus.

Ia menjelaskan, total potensi penerima manfaat Program MBG di NTT mencapai sekitar 1,5 juta jiwa. Namun, saat ini layanan baru menjangkau sekitar 691 ribu penerima manfaat.

Dari jumlah tersebut, sekitar 558 ribu merupakan peserta didik, sedangkan kelompok 3B baru mencapai sekitar 132 ribu penerima manfaat.

“Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat ruang yang besar untuk memperluas cakupan pelayanan agar seluruh masyarakat sasaran dapat merasakan manfaat Program Makan Bergizi Gratis,” ujarnya.

Oswaldus berharap dukungan dari Pemerintah Provinsi NTT, pemerintah kabupaten/kota, serta seluruh pemangku kepentingan dapat mempercepat pembangunan ekosistem Program MBG di daerah.

Dengan semakin luasnya cakupan layanan dan kuatnya tata kelola, Program Makan Bergizi Gratis diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi lokal sekaligus investasi jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045. (*/rnc)