“Kita ingin agar kebutuhan dapur SPPG di NTT sebanyak mungkin dipenuhi dari produk lokal. Beras, sayur, ikan, daging, telur, buah, dan komoditas lainnya harus mampu berputar di NTT sehingga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat kita,” kata Melki.

Ia mengingatkan seluruh pihak yang terlibat agar menjalankan program sesuai tata kelola yang baik, standar operasional prosedur (SOP), serta prinsip transparansi dan akuntabilitas.

“Kita bekerja dengan benar, sesuai aturan, dan sesuai SOP. Jangan takut menjalankan tugas. Yang penting tata kelola harus dijaga dengan baik,” tegasnya.

Menurut Melki, Program MBG merupakan gerakan bersama yang melibatkan banyak sektor.

“MBG bukan hanya tentang makanan, tetapi juga bagaimana ekonomi masyarakat bergerak. Dari petani, nelayan, pemasok, hingga tenaga kerja, semuanya ikut terlibat,” ungkapnya.

Sebanyak 335 SPPG Sudah Beroperasi di NTT

Sementara itu, Kepala Regional Badan Gizi Nasional (BGN) NTT, Oswaldus Ngani, mengungkapkan bahwa hingga saat ini telah terdapat 335 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi di seluruh wilayah NTT.

SPPG tersebut melayani berbagai kelompok penerima manfaat, mulai dari peserta didik hingga kelompok 3B yang terdiri dari ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.