Menkes menegaskan bahwa pendekatan ini diperlukan mengingat jumlah penderita Hepatitis B di Indonesia mencapai jutaan orang. Karena itu, layanan deteksi dan penanganan tidak dapat hanya bergantung pada rumah sakit.

Ia mencontohkan Thailand sebagai negara yang berhasil memperluas layanan Hepatitis B hingga ke tingkat pelayanan kesehatan primer. Model tersebut dinilai dapat menjadi referensi bagi Indonesia dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan hati.

Selain memberikan pelatihan kepada dokter umum, Kementerian Kesehatan juga sedang menyiapkan berbagai kebijakan pendukung agar program skrining dan pengobatan Hepatitis B di puskesmas dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Melalui langkah ini, pemerintah berharap semakin banyak kasus Hepatitis B dapat ditemukan sejak dini.

Deteksi lebih awal akan memungkinkan pasien memperoleh penanganan yang tepat sehingga risiko komplikasi serius, seperti sirosis hati dan kanker hati, dapat diminimalkan.

Penguatan peran puskesmas dalam skrining Hepatitis B juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan kesehatan primer sekaligus mempercepat upaya pengendalian penyakit hati di Indonesia. (*/rnc)