Menurutnya, keberhasilan sepuluh kecamatan tersebut harus menjadi inspirasi bagi kecamatan lain di seluruh NTT untuk membangun sistem kesiapsiagaan yang lebih kuat.

Ia menekankan bahwa penghargaan yang diterima bukan sekadar seremoni, melainkan menjadi tonggak perubahan paradigma penanggulangan bencana dari pendekatan responsif menuju upaya preventif dan partisipatif.

Senada dengan itu, Direktur Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Kementerian Dalam Negeri, Drs. Edy Suharmanto, M.Si., mengingatkan bahwa NTT menghadapi ancaman bencana yang kompleks, mulai dari gempa bumi, tsunami, cuaca ekstrem, kekeringan, banjir, tanah longsor hingga dampak perubahan iklim.

Karena itu, menurutnya, penguatan tata kelola penanggulangan bencana harus dimulai dari tingkat kecamatan yang memiliki posisi strategis dalam mengoordinasikan berbagai pihak.

“Keberhasilan Gerakan KENCANA tidak diukur dari banyaknya dokumen yang disusun, tetapi dari meningkatnya kapasitas kecamatan dalam melindungi masyarakat dari risiko bencana,” ujarnya.

Ia menambahkan, status KENCANA Pratama merupakan tahap awal menuju level Madya dan Utama yang membutuhkan penguatan kapasitas serta kolaborasi yang berkelanjutan.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Deputi Bidang Pencegahan BNPB, Drs. Pangarso Suryotomo, M.M.B., menegaskan bahwa masyarakat harus menjadi aktor utama dalam pengurangan risiko bencana.