Seba, RakyatNTT.ID – Anggota Komite IV DPD RI, Hilda Manafe, mengikuti panen raya garam di Koloudju, Desa Menia, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua, Senin (11/5/2026).

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong pengembangan potensi garam di Kabupaten Sabu Raijua sebagai salah satu sentra garam nasional.

Dalam kunjungan itu, Senator Hilda Manafe didampingi Asisten II Sekda Kabupaten Sabu Raijua Victor Radamuri, Ketua TP PKK Sabu Raijua Sherly Riwu Kore, pejabat Dinas Kelautan dan Perikanan Sabu Raijua, serta tenaga ahli DPD RI.

Panen perdana dilakukan di lima tambak milik Sarce Sarlina Bara yang merupakan bagian dari program revitalisasi tambak garam Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI Tahun 2026.

Pemerintah pusat melalui KKP telah memberikan bantuan revitalisasi tambak seluas 45 hektar dengan nilai anggaran mencapai sekitar Rp17 miliar.

Saat ini, Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua juga mengusulkan tambahan revitalisasi tambak garam seluas 50 hingga 100 hektar guna meningkatkan produksi garam daerah.

Asisten II Sekda Kabupaten Sabu Raijua, Victor Radamuri, mengatakan potensi garam di daerah itu terus didorong menjadi salah satu sektor unggulan ekonomi masyarakat.

Menurutnya, bantuan revitalisasi dari KKP diharapkan mampu memaksimalkan produksi garam di Sabu Raijua yang selama ini memiliki potensi besar.

Namun demikian, Victor mengungkapkan masih terdapat hambatan regulasi yang dinilai belum berpihak kepada daerah.

“Semua hasil bumi tidak boleh dipungut pajak dan retribusi sementara Sabu Raijua bukan daerah jasa. Solusinya kita pakai sumbangan pihak ketiga. Namun ada temuan BPKP karena pungutan SP3 tidak sesuai ketentuan, sehingga kita minta revisi UU otonomi daerah sehingga potensi daerah bisa memberikan kontribusi maksimal bagi daerah,” ujarnya.

Ia menjelaskan, saat ini pemerintah daerah menerapkan sistem bagi hasil antara masyarakat, pihak ketiga, dan pemerintah daerah. Namun jika tambak dibangun oleh pihak swasta, maka pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan memungut pajak maupun retribusi.

Sementara itu, Senator Hilda Manafe mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua dalam mengembangkan sektor garam sebagai potensi unggulan daerah.

Ia meminta pemerintah daerah segera memetakan seluruh potensi garam di wilayah Sabu Raijua untuk kemudian dikoordinasikan dengan pemerintah pusat.

Hilda juga mendorong agar Sabu Raijua masuk dalam Program Strategis Nasional (PSN), khususnya dalam pengembangan industri garam nasional.

“Terkait hambatan regulasi, kami akan segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mengevaluasi undang-undang yang menghambat pengembangan potensi daerah,” kata Hilda.

Menurutnya, di tengah kebijakan efisiensi anggaran nasional, daerah harus didukung regulasi yang memadai agar mampu memaksimalkan potensi ekonomi lokal.

Produksi Garam Sabu Raijua Terus Meningkat

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sabu Raijua, Lagabus Pian, menjelaskan bahwa daerahnya memiliki potensi besar dalam penyediaan kebutuhan garam nasional.

Ia menyebutkan, sejak tahun 2013 produksi garam dari lahan seluas satu hektar mampu mencapai 105 ton per tahun.

Setelah dilakukan perluasan tambak hingga 108 hektar pada tahun 2018, produksi garam meningkat menjadi 8.275 ton per tahun.

Puncaknya terjadi pada tahun 2020 dengan produksi mencapai 11.793 ton per tahun dari 102 hektar tambak aktif.

Sementara kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tertinggi dari sektor garam terjadi pada tahun 2017, yakni sebesar Rp9,48 miliar dari penjualan 7.774 ton garam dengan harga rata-rata Rp1.220 per kilogram.

Pada tahun 2025, harga jual garam tertinggi tercatat mencapai Rp1.300 per kilogram dengan luas lahan produksi sekitar 90 hektar dan melibatkan sekitar 400 tenaga kerja.

Untuk tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua menargetkan optimalisasi lahan potensial seluas 100 hektar di wilayah pesisir Desa Persiapan Menia Timur, Kecamatan Sabu Barat.

Wilayah tersebut sebelumnya telah masuk dalam perencanaan pengembangan modelling tambak garam terintegrasi seluas 1.000 hektar. (rnc)