Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab SBD yang telah bekerja keras menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Menurut dia, predikat WTP tersebut juga dipersembahkan bagi masyarakat SBD sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diarahkan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

“Predikat ini kami dedikasikan untuk seluruh masyarakat Sumba Barat Daya sebagai bentuk tanggung jawab publik atas pengelolaan APBD yang berorientasi pada pembangunan daerah,” ujarnya.

Sementara itu, pihak BPK RI Perwakilan Provinsi NTT menyampaikan apresiasi atas capaian yang diraih Pemkab SBD. BPK berharap opini WTP tersebut dapat dipertahankan secara berkelanjutan dengan tetap menindaklanjuti rekomendasi administratif yang tertuang dalam LHP.

Turut mendampingi Bupati SBD dalam penyerahan LHP tersebut yakni Ketua DPRD Kabupaten SBD Rudolf R Holo, Inspektur Daerah, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), serta sejumlah kepala instansi terkait.

Dengan capaian opini WTP tersebut, Pemkab SBD menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan demi mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Bumi Loda Wee Maringi Pada Wee Malala. (rnc29)