Tambolaka, RakyatNTT.ID – Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) mulai memperkuat langkah strategis dalam pelaksanaan reforma agraria melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Awal Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) tingkat kabupaten Tahun Anggaran 2026.

wakil ketua komisi IX
Baca Juga:Wakil Ketua Komisi IX DPR Kecam Dugaan Intimidasi terhadap dr Icha, PKB Siap Beri Sanksi Kader jika Terbukti

Dilansir dari RakyatSumba.ID (RakyatNTT Network), kegiatan tersebut resmi dibuka oleh Sekretaris Daerah SBD, Etmundus N. Nau, pada Selasa (28/4/2026), sebagai upaya memperkuat koordinasi lintas sektor dalam mendukung program reforma agraria di daerah.

Reforma Agraria untuk Keadilan dan Kesejahteraan

Dalam sambutan Bupati SBD, Ratu Ngadu Bonu Wulla, yang dibacakan Sekda, ditegaskan bahwa reforma agraria tidak hanya sebatas program pertanahan, tetapi merupakan strategi pemerintah untuk menghadirkan keadilan, kepastian hukum, dan kesejahteraan masyarakat.

Iklan

“Melalui penataan kepemilikan dan pemanfaatan tanah yang tertib, pemerintah ingin memastikan tanah menjadi sumber kehidupan sekaligus meningkatkan ekonomi masyarakat,” ujar Sekda.

dr icha pakaenoni
Baca Juga:Ayah dr. Icha Tuding Tiga Anggota DPRD TTU jadi Penyebab Putrinya Meninggal, Keluarga Minta Kasus Diusut

Optimalkan Potensi Lahan Daerah

Sekda menjelaskan bahwa Kabupaten SBD memiliki potensi lahan yang cukup besar, termasuk di kawasan transmigrasi. Potensi tersebut perlu dikelola secara optimal melalui penataan aset dan penataan akses.

Tujuannya agar tanah yang dimiliki masyarakat tidak hanya memiliki legalitas, tetapi juga mampu memberikan nilai tambah secara ekonomi.

Pentingnya Sinergi Lintas Sektor

Ia menegaskan bahwa keberhasilan reforma agraria sangat bergantung pada sinergi seluruh pihak melalui Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA).

dr icha
Baca Juga:Dokter Icha, Korban Intimidasi Anggota DPRD TTU Meninggal Dunia

“Seluruh pihak harus membangun sinergi, mulai dari pendataan, legalisasi aset, dukungan permodalan, penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat, hingga pembukaan akses pasar,” tegasnya.

Hadapi Tantangan Implementasi

Meski demikian, pelaksanaan reforma agraria di SBD masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti sinkronisasi data antarinstansi, keterbatasan anggaran, persoalan tata ruang, hingga dinamika sosial dan adat di masyarakat.

Rakor GTRA ini diharapkan menjadi ruang koordinasi untuk mencari solusi atas berbagai tantangan tersebut.

dr icha
Baca Juga:Dokter Icha, Korban Intimidasi Anggota DPRD TTU Meninggal Dunia

Dorong Pembangunan Berkelanjutan

Melalui kegiatan ini, Pemkab SBD menargetkan reforma agraria menjadi bagian penting dalam strategi pembangunan daerah, terutama dalam pengentasan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. (*/rs1/rnc)