Kupang, RakyatNTT.ID – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Kupang Tahun Anggaran 2025 memberikan peringatan keras kepada Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Kupang untuk memperketat pengawasan retribusi di Rumah Potong Hewan (RPH).

walkot kupang
Baca Juga:Pemkot Kupang Ungkap Penyebab Silpa Rp66,6 Miliar pada APBD 2025, Dipengaruhi Efisiensi Anggaran

Peringatan tersebut disampaikan anggota Pansus, Benny Selan, dalam sidang yang digelar pada Kamis (16/4/2026). Rapat dipimpin Ketua Pansus Tellendmark Daud, didampingi Wakil Ketua Maudy Dengah dan Sekretaris Neda Ridla Lalay.

Dalam sidang, Pansus menyoroti adanya indikasi ketidaksesuaian dalam penarikan retribusi di lapangan. Benny Selan mengungkapkan pihaknya menerima sejumlah keluhan masyarakat terkait perbedaan nilai pungutan yang dikenakan.

Iklan

“Ada laporan bahwa sebagian retribusi sudah sesuai Peraturan Daerah (Perda), tetapi sebagian lainnya diduga dipungut di luar ketentuan resmi,” ujarnya dalam interupsi.

ilustrasi
Baca Juga:Silpa Rp66,6 Miliar jadi Sorotan DPRD Kota Kupang, Pemkot Diminta Evaluasi Perencanaan Anggaran

Ia menegaskan, kondisi tersebut berpotensi membuka celah praktik pungutan liar serta kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD). Karena itu, ia mendesak Dinas Pertanian dan Peternakan untuk meningkatkan pengawasan secara menyeluruh.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Kupang, Matheus A.B.H. Da Costa, memastikan bahwa pengawasan di RPH Bimoku dan RPH Oeba telah dilakukan secara rutin.