Ketika ibu hamil di pelosok daerah NTT harus ditandu berjam-jam melewati jalan berlumpur dan putus untuk mengakses fasilitas kesehatan, itu bukan takdir geografis itu adalah kegagalan kebijakan yang telah dibiarkan terlalu lama.

Ketimpangan ini juga menciptakan lingkaran setan: daerah terisolasi sulit menarik investasi, sulit menahan warga usia produktif, dan sulit membangun pelayanan publik yang layak. Memperjuangkan pemerataan infrastruktur bukan sekadar soal pembangunan fisik tapi perjuangan untuk memastikan bahwa setiap warga NTT memiliki hak untuk hadir, untuk dijangkau dan untuk tidak dilupakan.

Tubuh yang Diperdagangkan: Wajah Kristus dalam Korban TPPO

NTT sebagai salah satu provinsi dengan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tertinggi di Indonesia mengambarkan angka statistic yang menyerupai wajah seorang anak remaja, seorang perempuan muda, seorang kepala keluarga yang dimanipulasi dengan janji kerja dan dikirim ke berbagai neraka modern.

Dalam peziarahan advokasi kita melawan TPPO, kita sesungguhnya sedang berjumpa dengan wajah Kristus yang paling tersembunyi, Ia yang berteriak dari dalam penjara rantai sindikat. Menemukan kasih Allah dalam peziarahan ini berarti menjadi suara bagi yang suaranya dibungkam dengan paksa, sekaligus mendorong negara untuk hadir dengan program ekonomi yang sungguh-sungguh melindungi warga dari jerat kemiskinan yang membuat mereka rentan.

Tubuh yang Diabaikan Hukum: Mencari Keadilan di Ruang Pengadilan

Bila Paskah adalah proklamasi bahwa batu kubur korupsi dan kegelapan tidak akan menang, maka advokasi kita terhadap transparansi penegakan hukum kasus pembunuhan, TPPO, kriminalisasi aktivis, kekerasan sesual, korupsi dan kasus lainnya di NTT adalah tindakan Paskah yang konkret. Ketika kasus-kasus hukum dimakamkan oleh nepotisme dan uang, kita hadir untuk menggulingkan batu itu. Keadilan bukan suatu kemewahan melainkan suatu prasyarat dari kemanusiaan yang utuh.

Tubuh yang Ketakutan: Krisis Nasib PPPK di NTT

Di tengah isu kemanusiaan yang lebih besar, ada satu luka yang menyentuh kehidupan ribuan keluarga di NTT: krisis nasib PPPK akibat kebijakan penataan aparatur yang berpotensi merumahkan ribuan tenaga kerja. Kebijakan yang lahir dari meja birokrasi pusat ini, bila diterapkan tanpa kepekaan konteks lokal, akan menghancurkan tumpuan ekonomi keluarga-keluarga yang selama bertahun-tahun menggantungkan harapan pada gaji pegawai negeri sebagai satu-satunya sumber penghasilan tetap.