Ia juga menyinggung persoalan hibah untuk PMI Kota Kupang yang selama dua tahun berturut-turut menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA), serta meminta penyelesaian masalah internal organisasi tersebut.

Infrastruktur dan Penataan Kota

Dalam sektor infrastruktur, Pansus menekankan agar proses lelang proyek dilakukan sebelum tahun anggaran berjalan. Hal ini penting untuk menghindari penumpukan pekerjaan di akhir tahun yang berpotensi menurunkan kualitas pembangunan.

Masalah lampu jalan yang tidak berfungsi serta penataan tiang kabel provider internet yang semrawut turut menjadi sorotan karena berdampak pada estetika kota dan keselamatan masyarakat.

Optimalisasi PAD dan Pengelolaan Aset

Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pansus merekomendasikan penggunaan mesin EDC di hotel dan restoran guna mencegah kebocoran pajak.

Selain itu, pengelolaan aset daerah juga menjadi perhatian penting. DPRD meminta pemerintah menarik kendaraan dinas dari pejabat yang telah purna tugas serta mempercepat proses sertifikasi aset tanah milik pemerintah agar tidak dikuasai pihak lain.

Disiplin ASN dan Reformasi Birokrasi

Pansus juga menyoroti kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN). DPRD menegaskan agar pemberian sanksi dilakukan secara objektif tanpa diskriminasi.