Jakarta, RakyatNTT.ID – Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp1,3 triliun per bulan untuk mensubsidi industri penerbangan nasional guna menekan kenaikan harga tiket pesawat di tengah lonjakan harga avtur.

rupiah
Baca Juga:Rupiah Menguat ke Rp17.899 per Dolar AS, Pasar Cermati Sentimen The Fed dan Ekonomi Global

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan langkah ini diambil agar kenaikan harga tiket tetap terkendali dan tidak memberatkan masyarakat.

“Agar harga tiket naiknya maksimum 9–13 persen, jumlah subsidi yang diberikan pemerintah sekitar Rp1,3 triliun per bulannya. Jadi kalau dipersiapkan untuk dua bulan, totalnya menjadi Rp2,6 triliun,” ujar Airlangga dalam konferensi pers, Senin (6/4/2026).

Iklan

Harga Avtur Melonjak

Kebijakan ini diambil menyusul kenaikan harga avtur yang mencapai Rp23.551 per liter di Bandara Soekarno-Hatta per 1 April 2026. Avtur sendiri menyumbang sekitar 40 persen dari biaya operasional maskapai.

Indosat-2
Baca Juga:Pertahankan Vikram Sinha sebagai CEO, RUPSLB Indosat Perkuat Akselerasi Strategi AI North Star

Kondisi ini berpotensi mendorong kenaikan harga tiket pesawat secara signifikan jika tidak diintervensi pemerintah.

Insentif PPN dan Penyesuaian Surcharge

Sebagai bagian dari paket kebijakan, pemerintah memberikan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 11 persen untuk tiket pesawat kelas ekonomi domestik.

Kebijakan ini akan berlaku selama dua bulan ke depan, sambil menunggu perkembangan situasi geopolitik global, khususnya di Timur Tengah.

semmy messakh
Baca Juga:Pendapatan Kota Kupang Baru 76,05 Persen, Bapenda Kejar Sisa Target Rp32,9 Miliar

Selain itu, pemerintah juga menyeragamkan komponen biaya tambahan bahan bakar (fuel surcharge) menjadi 38 persen untuk semua jenis pesawat, baik jet maupun propeller.

“Yang kita jaga adalah harga tiketnya agar tetap terjangkau masyarakat,” tegas Airlangga.

Dorong Efisiensi dan Industri MRO

Tak hanya insentif fiskal, pemerintah juga memberikan stimulus non-fiskal berupa penurunan bea masuk suku cadang pesawat menjadi 0 persen.

Baca Juga:RUPS PT Jamkrida NTT Bahas Penyertaan Modal Rp21 Miliar, Fransiskus Sales Sodo Diusulkan Jadi Komut

Kebijakan ini diharapkan mampu menekan biaya operasional maskapai sekaligus memperkuat industri perawatan pesawat (Maintenance, Repair, and Overhaul/MRO) di dalam negeri.

Pemerintah memperkirakan kebijakan ini berpotensi meningkatkan output Produk Domestik Bruto (PDB) hingga 1,49 miliar dolar AS serta membuka ribuan lapangan kerja baru, meski harus melepas potensi penerimaan negara sekitar Rp500 miliar.

Harga BBM Subsidi Dijaga

Di sisi lain, pemerintah juga memastikan harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar tetap stabil hingga akhir tahun, selama harga minyak dunia tidak melampaui 97 dolar AS per barel.

“Selama harga minyak tidak lebih dari 97 dolar AS secara rata-rata, harga BBM ini bisa dipertahankan sampai Desember,” pungkas Airlangga.

Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat di tengah tekanan global. (*/rnc)