DI KOTA KUPANG, seorang warga melakukan sesuatu yang seharusnya tidak perlu ia lakukan: menambal jalan berlubang dengan tangannya sendiri, dengan biayanya sendiri. Ia dikenal publik sebagai Om Strom—bukan pejabat, bukan kontraktor, melainkan warga biasa yang memilih bertindak ketika keadaan dibiarkan berlarut.

Viktor manbait
Baca Juga:Penggunaan Anggota Polri sebagai Ajudan Anggota DPRD dan Keluarga Pejabat Daerah

Aksi itu sederhana, bahkan bisa dianggap sepele. Pekerjaan menambal jalan ini kemudian tambah diviralkan lagi dengan munculnya lagu AI generated yang menyinggung namanya sebagai penambal jalan. Justru karena kesederhanaan aksi ini, ia telanjang sebagai sebuah kritik: bahwa ada fungsi publik yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Alih-alih dijadikan momentum refleksi, aksi itu justru memantik respons defensif dari elite politik. Seorang anggota Dewan Provinsi NTT, Filmon Loasana, lewat media sosialnya mempertanyakan mengapa selama sepuluh tahun jalan rusak tidak ada yang ribut, tetapi sekarang—ketika wali kota baru bekerja—justru ramai kritik. Ia bahkan menuding kritik semacam itu sebagai upaya “mencari makan”.

Iklan

Pernyataan ini bukan sekadar keliru, tetapi berbahaya bagi demokrasi. Mengapa pernyataan ini berbahaya bagi demokrasi? Karena mengandung logika yang menyesatkan. Argumen “mengapa dulu diam, sekarang ribut” terdengar logis hanya jika kita mengabaikan prinsip dasar demokrasi: kritik tidak membutuhkan konsistensi historis untuk menjadi sah. Warga tidak harus membuktikan bahwa mereka telah mengeluh selama sepuluh tahun agar keluhan hari ini diakui. Jika hari ini warga baru bersuara, itu bukan kesalahan. Itu kemajuan.

1008905553
Baca Juga:Pancasila di Era Kecerdasan Buatan: Menjaga Kemanusiaan dalam Pendidikan Tinggi