Erasmus Frans Divonis Bebas, GMKI Kupang Desak Usut PT Bo’a Development

Sejumlah dugaan yang disorot antara lain penggunaan kayu mangrove ilegal, wanprestasi, hingga potensi kerugian daerah. GMKI menegaskan, penegakan hukum harus dilakukan tanpa tebang pilih.

Baca Juga:Siswi SMA di TTS Tewas Diduga Minum Racun Serangga, Polisi Lakukan Olah TKP

“Hukum yang tajam kepada kritik, tetapi tumpul terhadap dugaan perusakan lingkungan adalah hukum yang kehilangan rasa keadilan,” ujarnya.

Refleksi Keadilan di Daerah

Kasus ini dinilai menjadi refleksi penting bagi kondisi penegakan hukum di Nusa Tenggara Timur. GMKI Kupang menilai bahwa meskipun keadilan masih dapat ditemukan, prosesnya kerap panjang dan memberatkan masyarakat.

Mereka menegaskan komitmen untuk terus mengawal isu ini sebagai bagian dari tanggung jawab moral dalam menjaga demokrasi dan hak warga negara.

Baca Juga:Hadapi Gempuran AI, FEB Undana Perkuat Integritas Akademik dan Pencegahan Plagiarisme

Putusan bebas Erasmus Frans Mandato dinilai bukan sekadar akhir dari sebuah perkara, melainkan awal dari pertanyaan yang lebih besar tentang keberpihakan hukum di Indonesia.

“Putusan ini menutup satu bab, tetapi membuka pertanyaan penting: apakah negara benar-benar berpihak pada kebenaran, atau justru diam di hadapan kekuasaan,” pungkas Andraviani. (*/rnc)