Jakarta, RakyatNTT.ID – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan resmi menghapus sanksi administratif bagi wajib pajak orang pribadi yang terlambat melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak 2025. Kebijakan ini berlaku untuk periode 31 Maret 2026 hingga 30 April 2026.

Baca Juga:Gubernur Melki Ingatkan Bahaya Kejahatan Siber, Bank NTT Pantau Transaksi Elektronik 24 Jam

Penghapusan sanksi tersebut mencakup denda maupun bunga atas keterlambatan pelaporan dan pembayaran pajak. Keputusan ini tertuang dalam Pengumuman Nomor PENG-28/PJ.09/2026 tentang Kebijakan Penghapusan Sanksi Administratif atas Keterlambatan Pembayaran dan Pelaporan SPT Pajak Penghasilan Orang Pribadi untuk Tahun Pajak 2025.

Dalam pengumuman tersebut dijelaskan bahwa setelah batas waktu pelaporan normal pada 31 Maret 2026, wajib pajak masih diberikan kelonggaran tanpa dikenakan sanksi hingga 30 April 2026.

Iklan

“Setelah tanggal 31 Maret 2026 sampai dengan tanggal 30 April 2026, diberikan penghapusan sanksi administratif baik berupa denda maupun bunga,” demikian bunyi keterangan resmi yang dikutip pada Jumat (3/4/2026).

IMG_20261026_141932
Baca Juga:Lantik Flouri Rita Wuisan Jadi Komisaris Independen, Gubernur Melki: Bank NTT Harus Lebih Hebat

DJP juga menegaskan bahwa penghapusan sanksi dilakukan dengan tidak menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP). Apabila STP telah terlanjur diterbitkan, Kepala Kantor Wilayah DJP akan menghapus sanksi tersebut secara jabatan.

Selain itu, keterlambatan dalam penyampaian SPT tidak akan menjadi dasar pencabutan status Wajib Pajak Kriteria Tertentu maupun penolakan permohonan terkait status tersebut.

Berdasarkan data DJP hingga 1 April 2026 pukul 24.00 WIB, jumlah SPT Tahunan yang telah dilaporkan mencapai 10.653.931. Rinciannya meliputi 9.315.880 SPT dari wajib pajak orang pribadi karyawan, 1.116.703 dari non-karyawan, serta 219.161 SPT badan dalam rupiah dan 164 SPT badan dalam dolar AS.

Baca Juga:BBM Langka di NTT, Pemprov Desak Pertamina dan Kementerian ESDM Segera Pastikan Kuota

Sementara itu, untuk wajib pajak badan dengan tahun buku berbeda yang mulai melapor sejak 1 Agustus 2025, tercatat sebanyak 1.992 SPT dalam rupiah dan 31 SPT dalam dolar AS.

Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan kemudahan dan mendorong kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka, khususnya bagi yang belum sempat melaporkan SPT tepat waktu. (*/rnc)