Jakarta, RakyatNTT.ID – Pemerintah tengah mematangkan rencana penerapan kebijakan kerja dari rumah atau Work From Home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) serta imbauan bagi pekerja swasta.

Langkah ini diambil sebagai strategi untuk menekan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) di tengah potensi gangguan pasokan minyak global akibat eskalasi konflik di Timur Tengah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan kebijakan WFH akan difokuskan pada sektor-sektor yang tidak bersentuhan langsung dengan pelayanan publik.

“Ini berlaku untuk ASN dan juga sebagai imbauan bagi swasta, khususnya yang tidak terkait pelayanan publik,” ujar Airlangga, Minggu (22/3/2026).

Implementasi setelah Lebaran

Airlangga menegaskan bahwa implementasi kebijakan ini masih memerlukan pembahasan teknis lebih lanjut bersama sejumlah kementerian terkait, seperti Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Dalam Negeri.

Menurutnya, pembahasan intensif akan dilakukan setelah masa libur Lebaran, sebelum kebijakan ini diterapkan secara resmi.

“WFH akan didetailkan, tetapi pelaksanaannya akan dilakukan setelah Lebaran,” tegasnya.

Sudah Dilaporkan ke Presiden

Rencana kebijakan WFH ini sebelumnya telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rapat di Istana Negara pada Kamis (19/3/2026).