“Pengaturan ini dimaksudkan agar anak mengenal dunia digital secara bertahap sesuai tingkat kedewasaan mereka,” kata Alfons.

Platform Digital Wajib Lindungi Anak

Selain mengatur batas usia, PP Tunas juga memberikan tanggung jawab yang lebih besar kepada penyelenggara sistem elektronik atau platform digital.

Beberapa kewajiban yang harus dipenuhi antara lain melakukan verifikasi usia pengguna secara akurat, menyaring konten berbahaya secara aktif, menyediakan mekanisme pelaporan yang mudah, serta menghadirkan fitur pengawasan orang tua (parental control).

Iklan

Perusahaan digital juga dilarang menggunakan data anak untuk kepentingan komersial, seperti penargetan iklan maupun analisis algoritma yang bertujuan untuk keuntungan bisnis.

“Prinsip utama regulasi ini adalah menempatkan kepentingan terbaik anak di atas kepentingan komersial platform digital,” ujar Alfons.

Ia menambahkan, keberhasilan implementasi PP Tunas tidak hanya bergantung pada kekuatan regulasi pemerintah.

Dukungan dari berbagai pihak dinilai sangat penting, mulai dari orang tua, sekolah, hingga pemerintah.

Orang tua diharapkan aktif membimbing anak dalam menggunakan internet sekaligus meningkatkan literasi digital di lingkungan keluarga. Sementara sekolah juga perlu memasukkan pendidikan literasi digital dalam proses pembelajaran.