Dalam pertemuan antara WALHI NTT dan jaringan komunitas FRONTAL di Lembata, para tokoh adat menyatakan penolakan tegas terhadap SK tersebut. Mereka menilai pencantuman nama tanpa persetujuan berpotensi memicu konflik di tengah masyarakat.

WALHI menduga langkah tersebut sengaja dilakukan untuk memecah gerakan masyarakat yang selama ini menolak proyek panas bumi di wilayah tersebut.

“Kami menduga Bupati Lembata secara sadar mencatut nama tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk mengadu domba masyarakat yang menolak proyek geotermal,” kata Kepala Divisi Advokasi WALHI NTT, Gres Gracelia, Rabu (11/3/2026).

Iklan

Menurutnya, pola tersebut sangat berbahaya karena proyek geotermal di Lembata merupakan isu sensitif yang berpotensi memicu konflik sosial.

WALHI Minta Klarifikasi Bupati

Atas temuan tersebut, WALHI NTT mendesak Bupati Lembata memberikan klarifikasi terbuka kepada publik terkait pencatutan nama dalam SK Pokja pembangunan PLTP Atadei.

Selain itu, WALHI juga mengingatkan para kepala daerah di Flores, Lembata, dan Alor agar mempertimbangkan kerentanan wilayah yang berada di kawasan ring of fire atau cincin api.

Menurut WALHI, kondisi geologis wilayah tersebut sangat rentan terhadap bencana alam, terutama aktivitas gunung berapi yang cukup aktif.