Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp RakyatNTT.ID
+ Gabung
Namun menurutnya, perbedaan pandangan hukum tersebut justru berpotensi memperuncing konflik dan memicu polarisasi di ruang publik.
Di satu sisi, terdapat analisis yang mendukung posisi Gubernur NTT, sementara di sisi lain ada pula yang berpihak pada Bupati Ngada.
Padahal, kata Hugo, seorang Sekda membutuhkan kepastian hukum dan legitimasi yang jelas agar dapat menjalankan tugasnya secara optimal.
“Sekda adalah motor utama yang menggerakkan dinamika pemerintahan dan pembangunan daerah. Posisi ini membutuhkan legitimasi yang kuat,” jelasnya.
Ia menilai jika polemik tersebut terus berlarut-larut, maka berpotensi menghambat jalannya pemerintahan serta pelayanan publik kepada masyarakat.
Seorang Sekda, menurutnya, tentu akan berhati-hati bahkan enggan mengambil keputusan strategis selama status legitimasi jabatannya masih dipersoalkan.
Dorong Penyelesaian Lewat Dialog
Hugo berharap polemik Sekda Ngada dapat segera diselesaikan dan tidak terus menjadi perdebatan berkepanjangan di ruang publik.
Ia menilai penyelesaian persoalan tersebut tidak perlu dilakukan dengan pendekatan kalah-menang atau benar-salah, melainkan harus dilihat dalam kerangka kepentingan pelayanan publik.
“Yang dirugikan adalah rakyat, yaitu masyarakat yang membutuhkan pelayanan prima dari para pemimpinnya,” tegasnya.
WA Channel
Ikuti Kami
Subscribe
