“Kita menjaga APBN agar defisit tetap di bawah 3 persen melalui efisiensi di berbagai kementerian dan lembaga,” ujar Airlangga.

Selain efisiensi anggaran, pemerintah juga mempertimbangkan peningkatan produksi batu bara melalui penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Kebijakan terkait pajak ekspor batu bara juga tengah dikaji untuk mengoptimalkan penerimaan negara seiring naiknya harga komoditas tersebut.

Di sektor energi, pemerintah mendorong percepatan konversi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) menjadi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Langkah ini dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak di tengah lonjakan harga global.

Tak hanya itu, pemerintah juga mengkaji penerapan skema kerja fleksibel berupa Work From Home (WFH) selama satu hari dalam lima hari kerja. Kebijakan ini diharapkan mampu menekan konsumsi bahan bakar dari mobilitas harian.

“Ada penghematan signifikan dari penggunaan bahan bakar, sekitar seperlima dari konsumsi biasa,” jelas Airlangga.

Rencana WFH ini tidak hanya menyasar Aparatur Sipil Negara (ASN), tetapi juga diharapkan dapat diadopsi oleh sektor swasta dan pemerintah daerah. Implementasinya direncanakan mulai setelah Hari Raya Idulfitri 2026, meski waktu pastinya masih menunggu perkembangan situasi global.