Ia juga menyoroti 10 perangkat daerah yang hingga saat ini belum menyampaikan laporan evaluasi kinerja RPKD Triwulan IV Tahun 2025 kepada Bappeda. Bupati meminta laporan tersebut segera diserahkan untuk direkap dan dilaporkan ke Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai bahan evaluasi.

tambak garam
Baca Juga:KKP Gandeng PT Garam Kembangkan Sentra Garam di Rote Ndao, Percepat Swasembada Garam Nasional

Ingatkan Batas Waktu LHKPN

Selain percepatan laporan kinerja, Bupati juga mengingatkan kewajiban administratif lainnya, khususnya terkait pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Ia meminta seluruh pimpinan OPD memastikan pegawai yang wajib melapor segera menyelesaikan kewajiban tersebut sebelum batas waktu 31 Maret 2026.

Iklan

“Pastikan tidak ada yang terlewat. Selain LHKPN, percepat juga penyusunan laporan strategis lainnya seperti Catatan atas Laporan Keuangan (CALK), LAKIP, serta usulan standar harga,” ujarnya.

gunung lewotobi
Baca Juga:Gunung Lewotobi di Flores Timur Erupsi Lagi, Kolom Abu Capai 1,4 Kilometer, Warga Diminta Waspada

Tantangan UU HKPD dan Nasib PPPK

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Krisman juga menyoroti implikasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) yang akan mulai diterapkan secara penuh pada tahun 2027.

Aturan tersebut mengharuskan belanja pegawai maksimal 30 persen dari total APBD, di luar tunjangan guru.

“Belanja pegawai kita saat ini masih sekitar 42 persen. Ini tantangan besar karena harus kita turunkan hingga 30 persen sesuai aturan pusat,” jelasnya.

prancis
Baca Juga:Prancis Lolos ke Perempat Final Piala Dunia 2026, Mbappe Cetak Gol Bersejarah dan Dekati Rekor Lionel Messi