Jakarta, RakyatNTT.ID – Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan, Hashim Djojohadikusumo, mengungkapkan bahwa kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat Indonesia masih sangat besar. Saat ini tercatat sekitar 27 juta keluarga masih tinggal di rumah yang tidak layak huni.

Menurut Hashim, kondisi tersebut menggambarkan masih banyak masyarakat yang tinggal di lingkungan yang jauh dari standar kelayakan.

“Ada 27 juta keluarga tinggal di rumah tidak layak huni, berarti tempat kumuh, gubuk-gubuk, tempat tidak ada air, tidak ada listrik dan sebagainya,” ujar Hashim saat menghadiri kegiatan di Cikarang, Jawa Barat, Minggu (8/3/2026).

Selain itu, ia menjelaskan bahwa backlog perumahan atau kesenjangan antara jumlah rumah tangga yang membutuhkan hunian dengan ketersediaan rumah layak masih sangat besar.

Menurutnya, saat ini terdapat 9 hingga 15 juta keluarga yang masih berada dalam antrean untuk mendapatkan rumah baru yang layak.

“Ada yang sudah minta, sudah antrean itu antara 9 sampai 15 juta keluarga yang masih mencari antrean mendapat rumah baru,” ungkapnya.

Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah mempercepat program pembangunan 3 juta rumah yang ditujukan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Hashim menilai pembangunan sektor perumahan tidak hanya berdampak pada pemenuhan kebutuhan hunian masyarakat, tetapi juga memberikan multiplier effect bagi berbagai sektor industri lainnya.

Ia menyebut sektor perumahan saat ini menyumbang sekitar 2 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Jika program pembangunan rumah berjalan optimal, kontribusi sektor ini dapat meningkat secara signifikan.

“Kalau nanti semua berjalan sesuai rencana, tiga juta rumah atau apartemen tiap tahun, kita bisa dapat tambahan sekitar 1,5 sampai 2 persen. Kalau sekarang pertumbuhan ekonomi 5,3 persen, dari perumahan kita bisa dapat sampai 7 persen,” jelasnya.

Sebagai bagian dari percepatan program tersebut, pemerintah juga mulai menggandeng berbagai pihak swasta.

Salah satunya dengan Lippo Group untuk membangun sekitar 140.000 unit hunian vertikal di atas lahan hibah seluas 30 hektare di kawasan Cikarang, Jawa Barat.

Selain itu, pemerintah juga merencanakan pembangunan hunian di beberapa lahan milik negara, termasuk 45 hektare lahan milik Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang mencakup area Radio Republik Indonesia (RRI), serta 41 hektare lahan milik Kementerian Pertahanan yang berada di Jakarta Pusat.

Program pembangunan tersebut diharapkan mampu mempercepat pemenuhan kebutuhan rumah layak bagi masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui sektor perumahan. (*/rnc)