4. Digitalisasi Pelayanan Publik (SPBE)
Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk mengurangi kebutuhan tenaga administrasi rutin sekaligus meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan publik.

5. Transformasi ke BLUD
Unit layanan publik seperti RSUD dan Puskesmas dapat dikonversi menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), sehingga gaji pegawai kontrak dapat dibayarkan dari pendapatan layanan sendiri dan tidak membebani pagu 30 persen APBD.

6. Optimalisasi dan Peningkatan PAD
Daerah harus kreatif meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi aset non-produktif (idle asset), kerja sama dengan pihak ketiga, serta mendorong investasi daerah.

7. Strategi Pembesaran Penyebut (Budget Growth Strategy)
Menekan rasio belanja pegawai dengan memperbesar total belanja daerah melalui peningkatan pendapatan dan ekspansi ekonomi, bukan hanya memangkas belanja.

8. Penghematan Tunjangan dan Insentif Tidak Proporsional
Evaluasi terhadap TPP, insentif, dan pendobelan tunjangan struktural maupun fungsional yang tidak rasional.

“Solusi tidak hanya memangkas pegawai, tetapi menata sistem agar lebih produktif, efisien, dan berorientasi hasil,” ujar Alfred.

Antisipasi Risiko Fiskal Daerah

Alfred juga mengingatkan, jika kebijakan efisiensi dana transfer dari pusat terus berlanjut dan daerah tidak mampu membiayai rumah tangganya sendiri, opsi penggabungan daerah bukan hal yang mustahil secara regulasi.