Kupang, RakyatNTT.ID – Total pendapatan dari 22 kabupaten/kota di NTT tahun 2026 ditargetkan sebesar RpRp27,2 triliun. Hingga 21 Februari 2026 baru terealisasi Rp388,45 miliar atau 1,43%.

Dari target Rp27,2 triliun tersebut, sebagian besarnya datang dari dana transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) yakni sebesar Rp21,48 triliun. Pendapatan dari PAD hanya sebesar Rp4,9 triliun dan pendapatan lainnya sebesar Rp829,13 miliar. Artinya ketergantungan fiscal daerah terhadap pemerintah pusat lebih dari 80 persen.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan RI, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) mendapat alokasi TKDD terbesar pada tahun 2025, yakni sebesar Rp1,41 triliun. Dengan besarnya TKDD tersebut, pendapatan Kabupaten TTS ditarget mencapai Rp1,56 triliun.

Sementara TKDD terkecil adalah Kabupaten Sumba Tengah yang hanya mendapat Rp453,60 Miliar. Kabupaten Sumba Tengah pun memiliki APBD dan PAD terkecil di NTT. Total pendapatan Sumba Tengah hanya Rp496,99 Miliar.

Dari sektor pendapatan asli daerah (PAD), Kota Kupang menargetkan pendapatan Rp329 Miliar pada tahun 2026. Kenaikan PAD secara signifikan dari tahun-tahun sebelumnya ini akibat adanya kebijakan pemerintah pusat tentang opsen pajak kendaraan bermotor sebesar 66% kepada kabupaten/kota.

Kota Kupang yang memiliki jumlah kendaraan yang sangat besar mendapatkan keuntungan dari kebijakan tersebut. Namun, di sisi lain, akan menggerus pendapatan pemerintah provinsi.

Walau memiliki PAD terbesar, Kota Kupang mendapatkan TKDD yang lebih sedikit yakni sebesar Rp866,10 Miliar dibanding Kabupaten TTS yang mencapai Rp1,4 triliun.

Sementara itu, PAD terkecil adalah Sumba Tengah dengan total hanya Rp23,32 miliar. Kemudian Sabu Raijua dengan total Rp26 miliar.

Belanja Daerah Lebih Besar dari Pendapatan

Pendapatan 22 kabupaten/kota ditarget Rp27.258,99 miliar atau Rp27,2 triliun, namun belanja daerah ditarget mencapai Rp27.698,56 miliar atau Rp27,69 triliun. Hingga 21 Februari terealisasi Rp194,13 miliar atau 0,70%. Dengan demikian, ada defisit Rp440 miliar.

Dari target total belanja Rp27,69 triliun tersebut, sebagian besar anggaran dipakai untuk belanja pegawai. Totalnya mencapai Rp14.895,05 miliar atau Rp14,89 triliun atau 53,7 persen. Realisasi hingga 1 Februari 2026 mencapai Rp186,03 miliar atau 1,25%.

Sementara itu, belanja barang dan jasa ditarget hanya sebesar Rp6,4 triliun atau 23%. Hingga 21 Februari, baru terealisasi Rp5,43 miliar atau 0,08%. Selanjutnya, belanja modal sebesar Rp1,44 triliun dan belanja lainnya seperi bagi hasil, bantuan keuangan, bunga, hibah, bantuan sosial, dan belanja tak terduga sebesar Rp4,8 triliun.

Realisasi APBD se-Provinsi NTT hingga 21 Februari 2026

Pendapatan daerah: Rp27.258,99 miliar (Rp27,2 triliun), realisasi Rp388,45 miliar atau 1,43%

  • PAD sebesar Rp4.946,10 miliar (Rp4,9 triliun), realisasi Rp15,41 miliar atau 0,31%
  • Pajak daerah Rp3.034,22 miliar (Rp3,03 triliun), realisasi Rp14,32 miliar atau 0,47%
  • Retribusi daerah Rp936,20 miliar, realisasi Rp690 juta atau 0,07%
  • Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp256,82 miliar, realisasi Rp0
  • Lain-Lain PAD yang Sah Rp718,86 miliar, realisasi Rp390 juta atau 0,05%
  • TKDD: Rp21.483,75 miliar (Rp21,4 triliun), realisasi Rp373,07 miliar atau 1,74%
  • Pendapatan lainnya: Rp829,13 miliar, realisasi Rp0
  • Pendapatan hibah Rp1,40 miliar, realisasi 0
  • Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp319,80 miliar, realisasi 0
  • Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp507,93 miliar, realisasi 0

Belanja daerah: sebesar Rp27.698,56 miliar (Rp27,69 triliun), realisasi Rp194,13 miliar atau 0,70%

  • Belanja pegawai sebesar Rp14.895,05 miliar (Rp14,89 triliun), realisasi Rp186,03 miliar atau 1,25%
  • Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp6.491,26 miliar (Rp6,4 triliun), realisasi Rp5,43 miliar atau 0,08%
  • Belanja Modal sebesar Rp1.446,99 miliar (Rp1,44 triliun), realisasi 0
  • Belanja Lainnya (bagi hasil, bantuan keuangan, bunga, hibah, bantuan sosial, dan belanja tak terduga) sebesar Rp4.865,26 miliar (Rp4,8 triliun), realisasi Rp2,67 miliar atau 0,05%
  • Pembiayaan daerah: Rp439,57 Miliar
  • Penerimaan Pembiayaan Daerah Rp862,20 Miliar
  • Pengeluaran Pembiayaan Daerah Rp422,63 Miliar

(rnc)