Belanja modal biasanya digunakan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan sarana publik lainnya. Minimnya anggaran pada pos ini memunculkan pertanyaan tentang kemampuan daerah dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik.

firneship dinner-2
Baca Juga:Festival Persahabatan Internasional 2026 Dibuka di Belu, Wagub NTT: Cahaya Perdamaian dari Perbatasan untuk Dunia

Jika dibandingkan dengan belanja pegawai yang mencapai Rp2,7 triliun, alokasi untuk pembangunan fisik terlihat sangat timpang.

PAD Rp2,7 Triliun, Transfer Pusat Rp2,8 Triliun

Dari sisi pendapatan, struktur APBD NTT 2026 menunjukkan ketergantungan yang masih cukup tinggi terhadap dana transfer pusat.

Iklan

Total Pendapatan Asli Daerah (PAD) tercatat Rp2.733,06 miliar atau Rp2,7 triliun, yang bersumber dari:

foto Perindo-OK
Baca Juga:Ade Manafe Resmi Pimpin Perindo Kota Kupang, Target Bentuk Fraksi Murni di DPRD pada Pemilu 2029
  • Pajak daerah: Rp1.923,48 miliar
  • Retribusi daerah: Rp405,45 miliar
  • Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan: Rp127,23 miliar
  • Lain-lain PAD yang sah: Rp276,89 miliar

Sementara itu, Transfer Pemerintah Pusat (TKDD) mencapai Rp2.819,27 miliar atau Rp2,8 triliun. Artinya, komposisi pendapatan NTT masih hampir seimbang antara PAD dan dana transfer pusat.

Masih Bayar Cicilan Utang Rp163 Miliar

Di tengah keterbatasan ruang fiskal, Pemprov NTT juga harus mengalokasikan anggaran untuk pembayaran kewajiban utang.