Kupang, RakyatNTT.ID Postur APBD NTT 2026 menunjukkan tantangan serius dalam pengelolaan fiskal daerah. Dari total pendapatan Rp5,5 triliun, sekitar separuh anggaran terserap untuk belanja pegawai, sementara alokasi belanja modal untuk pembangunan infrastruktur tergolong sangat minim.

Di sisi lain, pemerintah daerah juga masih dibebani cicilan utang ratusan miliar rupiah.

Berdasarkan data Tahun Anggaran 2026, total pendapatan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) ditetapkan sebesar Rp5.552,33 miliar atau Rp5,5 triliun. Sementara total belanja daerah mencapai Rp5.313,85 miliar atau Rp5,3 triliun.

Iklan

Belanja Pegawai Tembus Rp2,7 Triliun

Dari total belanja tersebut, Belanja Pegawai mencapai Rp2.717,99 miliar atau Rp2,7 triliun. Jika dipersentasekan, angkanya menyentuh lebih dari 51 persen dari total belanja daerah.

Besarnya alokasi untuk gaji dan tunjangan aparatur ini membuat ruang fiskal pemerintah daerah menjadi terbatas, terutama untuk mendorong pembangunan sektor produktif.

Selain belanja pegawai, anggaran juga terserap untuk:

  • Belanja Barang dan Jasa: Rp1.612,46 miliar
  • Belanja Modal: Rp198,74 miliar
  • Belanja Lainnya: Rp784,66 miliar
  • Belanja Infrastruktur Hanya Rp198 Miliar

Sorotan utama dalam postur APBD NTT 2026 adalah kecilnya alokasi Belanja Modal yang hanya Rp198,74 miliar atau sekitar 3,7 persen dari total belanja daerah.