Ia menyebut kebutuhan legalitas yang mengacu pada UU Nomor 2 Tahun 2025 tetap harus berjalan seiring dengan persetujuan sosial dari pemangku adat Suku Hun, Fnekan, Leltakaeb, dan Kenjam.

Baca Juga:Data Lengkap Target Pendapatan dan Belanja 22 Kabupaten/Kota di NTT Tahun 2026

Menurutnya, legalitas formal tidak akan kuat tanpa restu adat. Pemerintah desa berkomitmen memastikan komunikasi antara pengusul izin dan lembaga adat berjalan tertib serta terbuka.

Tegas Tolak Penambangan Ilegal

Untuk mencegah konflik horizontal, Pemerintah Desa Noenasi bersama pemangku adat mengambil langkah preventif dengan menghentikan aktivitas yang berpotensi memicu gesekan sosial.

Iklan

Klemens menegaskan larangan keras terhadap penambangan tanpa izin di wilayah Noenasi.

Baca Juga:Dorong Ekonomi Daerah, Pemkab Nagekeo Kejar Anggaran Pusat

“Kami melarang keras aktivitas penambangan tanpa izin. Jika ditemukan oknum, baik dari luar maupun warga lokal, yang nekat melakukan penambangan ilegal, akan dikenakan sanksi denda adat sesuai ketetapan para ketua suku,” ujarnya.

Langkah ini diambil untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) tetap kondusif.

Minta Sosialisasi Pemkab TTU

Pemerintah Desa Noenasi berharap Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi NTT serta Pemerintah Kabupaten TTU dapat memberikan sosialisasi resmi agar tidak terjadi salah persepsi di tingkat masyarakat.

Baca Juga:Ketua STKIP Muhammadiyah Alor Imbau Pemuda Tak Terprovokasi Hoaks Usai Insiden Tawuran