Ia menambahkan, ketersinggungan antara DPRD dan Bupati Kupang beserta jajaran Pemkab harus segera diakhiri. Menurutnya, konflik ego antarlembaga hanya akan merugikan kepentingan masyarakat Kabupaten Kupang. Apalagi, tanggung jawab pelaksanaan APBD merupakan tanggung jawab bersama antara DPRD dan Pemkab.

rektor undana dan bupati sarai
Baca Juga:Pemkab Sabu Raijua dan Undana Perbarui MoU, Tingkatkan SDM ASN dan Kembangkan Potensi Daerah Berbasis Riset

“Kalau ego masih melekat, jangan mimpi mau bangun Kabupaten Kupang. Kalau merasa memiliki daerah ini, maka ego itu harus dihilangkan,” tegasnya.

Yohanis berharap, polemik defisit anggaran yang berdampak pada gaji PPPK dapat dicarikan solusi secara konstitusional melalui pembahasan bersama. Ia menilai kebijakan efisiensi transfer daerah dari pemerintah pusat menjadi tantangan besar yang harus dihadapi bersama oleh seluruh unsur pemerintahan daerah.

Iklan

Sebagai politisi senior di DPRD Kabupaten Kupang, ia juga mengajak seluruh legislator untuk bersatu mendukung dan memperkuat kerja Pemkab dalam menjawab berbagai kebutuhan pembangunan daerah.

Baca Juga:Rapat Anggota Luar Biasa Kopdit Swasti Sari Digelar Akhir Pekan, Kondisi Keuangan Disorot

“Bupati yang paling susah hari ini mungkin Pak Yosef Lede. Ratusan miliar dipotong, bukan puluhan juta. Tidak mungkin beban ini dipikul sendiri. DPRD adalah bagian dari unsur pemerintah daerah, jadi mari kita bicara dan hadapi bersama,” ujarnya.

Sementara itu, anggota Fraksi PDIP-PBB lainnya, Saktico Masneno, menyampaikan harapan serupa. Ia menegaskan komitmen DPRD untuk tetap mendukung pembangunan daerah sesuai amanat konstitusi dan kesepakatan dalam pembahasan APBD.