Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp RakyatNTT.ID
+ Gabung
Kupang, RakyatNTT.ID – Seruan agar Pemerintah Kota Kupang kembali menghadirkan program prorakyat di sektor pendidikan kian menguat. Warga berharap Pemkot Kupang di era kepemimpinan Wali Kota Chris Widodo dapat menghidupkan kembali bantuan pakaian seragam, alat tulis, dan tas sekolah bagi siswa Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
Aspirasi tersebut tidak hanya datang dari DPRD, tetapi juga disuarakan langsung oleh masyarakat yang merasakan beratnya beban ekonomi dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak mereka.
Warga Pelosok Merasakan Beban Berat Pendidikan
Warga RT 11/RW 05, Kelurahan Belo, Marselina C.M. Koto, mengatakan program bantuan pendidikan tersebut sangat penting untuk dikembalikan karena masih banyak keluarga kurang mampu yang tinggal di wilayah pelosok Kota Kupang.
“Program ini perlu diangkat kembali, karena belum lihat yang di pelosok-pelosok. Ada keluarga yang punya dua sampai tiga anak sekolah, tapi hanya mampu belikan seragam untuk satu anak,” ungkap Marselina kepada RakyatNTT.ID, Jumat (6/2/2026).
Menurutnya, jika pemerintah merealisasikan kembali program bantuan tersebut, maka secara langsung akan meringankan beban keluarga kurang mampu.
Orang Tua Keluhkan Pungutan Sekolah
Keluhan serupa disampaikan Bertolomeus Lipe, warga RT 17/RW 06, Kelurahan Naimata yang memiliki anak bersekolah di SMP Negeri 11 Kupang. Ia menilai beban ekonomi orang tua semakin berat di tengah kondisi ekonomi yang sulit.
Selain kebutuhan seragam dan alat tulis, orang tua juga masih dibebani pungutan yang disepakati melalui komite sekolah, meskipun sekolah telah menerima Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
“Dulu program bantuan seragam dan alat tulis sangat membantu. Sekarang ekonomi pas-pasan, tapi masih ada uang komite. Saya rasa komite ini bikin beban,” ujarnya.
Ia berharap Pemkot Kupang dapat kembali menghadirkan program bantuan tersebut sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap keberlangsungan pendidikan anak-anak.
Belajar dari Tragedi Ngada
Warga Kecamatan Maulafa, Ibrita Lalangsir, menilai Pemkot Kupang perlu belajar dari peristiwa memilukan yang terjadi di Kabupaten Ngada, di mana keterbatasan ekonomi berdampak serius pada kondisi psikologis anak.
Menurutnya, setiap anak berasal dari latar belakang keluarga yang berbeda, namun pemerintah wajib memastikan adanya keadilan dan kesejajaran saat anak-anak belajar di ruang kelas.
“Kita bisa lihat di Ngada, hanya karena uang Rp10.000 untuk beli alat tulis saja tidak mampu, lalu terjadi peristiwa yang sangat menyedihkan,” katanya.
Ia mengapresiasi jika Pemkot Kupang dapat menormalkan kembali program bantuan seragam sekolah yang pernah berjalan pada era kepemimpinan Wali Kota Jefri Riwu Kore.
“Anak-anak pasti senang dan merasa diperlakukan adil. Kita lihat masih ada anak yang seragamnya sudah kumal, tidak pakai kaos kaki, bukunya pun rusak,” tambahnya.
Petani dan Buruh Harapkan Perhatian Pemkot
Sementara itu, warga Kelurahan Fatukoa, Adi Fatu, menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari pemerintah pusat memang membantu keluarga. Namun, menurutnya, kebutuhan pendidikan tidak berhenti pada makanan saja.
“Kami di Fatukoa mayoritas petani dan buruh kasar. Ekonomi di bawah rata-rata. Mau beli seragam saja sudah kesusahan, apalagi alat tulis,” jelasnya.
Ia menilai, jika Pemkot Kupang kembali memberikan bantuan seragam, alat tulis, dan tas sekolah, maka pemerintah secara langsung telah mendukung peningkatan kualitas pendidikan di daerah.
“Kalau ada perhatian Pemkot untuk program ini, kami warga yang susah sangat terbantu. Itu puji Tuhan,” pungkasnya.
Harapan warga ini menjadi sinyal kuat bagi Pemkot Kupang agar kembali menghidupkan program bantuan pendidikan sebagai bagian dari komitmen menghadirkan layanan pendidikan yang adil, inklusif, dan berpihak pada masyarakat kecil. (rnc04)
WA Channel
Ikuti Kami
Subscribe
