Menurutnya, kebijakan ini ibarat buah simalakama bagi kepala daerah. Di satu sisi harus mematuhi regulasi dan menjaga kesehatan fiskal daerah, namun di sisi lain harus memikirkan nasib keluarga serta ekonomi rumah tangga para pegawai yang terdampak.

Harap Solusi dari Pemerintah Pusat

Bupati Ende berharap pemerintah pusat dapat memberikan solusi konkret untuk membantu daerah dalam pembiayaan gaji PPPK.

“Saya masih berharap sekiranya pemerintah pusat mau memberikan solusi agar beban gaji PPPK ini bisa dibantu. Saya yakin semua daerah pun berharap demikian,” tegasnya.

Ia menilai, dukungan fiskal dari pusat sangat dibutuhkan agar daerah tidak harus mengambil langkah ekstrem yang berdampak pada kesejahteraan pegawai.

Upaya Seimbangkan Fiskal dan Tanggung Jawab Moral

Meski menghadapi tekanan anggaran, Pemkab Ende disebutnya masih berupaya menyeimbangkan antara kewajiban fiskal dan tanggung jawab moral terhadap para pegawai.

Bupati juga mengajak seluruh ASN dan PPPK untuk tetap menjaga integritas, disiplin, serta meningkatkan kinerja di tengah tantangan efisiensi anggaran.

“Profesionalisme dan loyalitas aparatur menjadi kunci utama keberhasilan pembangunan daerah,” pungkasnya.

Penerapan aturan belanja pegawai 30 persen ini dipastikan akan menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah, khususnya dalam menjaga keseimbangan antara stabilitas keuangan dan perlindungan terhadap tenaga kerja PPPK. (rnc16)