Jakarta, RakyatNTT.ID – Survei terbaru yang dirilis LSI Denny JA mengungkapkan mayoritas publik menolak usulan pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Hanya sebagian kecil masyarakat yang menyatakan setuju kepala daerah dipilih melalui mekanisme DPRD.

1010399006
Baca Juga:Nota Pengantar Wabup SBD Dipersoalkan, Sejumlah Anggota DPRD Minta Sidang Diskors

Hasil survei tersebut dipaparkan dalam rilis resmi di Kantor LSI Denny JA, Jakarta Timur, Rabu (7/1/2026). Dari data yang dihimpun, sebanyak 66,1 persen responden menyatakan tidak setuju atau kurang setuju jika kepala daerah dipilih melalui DPRD.

Sementara itu, hanya 28,6 persen responden yang menyatakan setuju dengan mekanisme pilkada lewat DPRD. Adapun 5,3 persen responden lainnya memilih tidak memberikan jawaban.

Iklan

“Angka 66,1 persen ini menunjukkan penolakan publik yang sangat signifikan terhadap pilkada melalui DPRD,” ujar peneliti LSI Denny JA, Ardian Sopa, saat memaparkan hasil survei.

1010286055
Baca Juga:DPP PDI Perjuangan Soal Kunjungan Jokowi ke NTT: Kalau Mau Ada Umbu dan Rambu Baru di Sumba, Silakan Terima Dia

Penolakan terhadap pilkada DPRD terlihat merata berdasarkan jenis kelamin. Dari kelompok responden yang tidak setuju, sebanyak 65,8 persen merupakan responden laki-laki, sementara 66,4 persen berasal dari responden perempuan.

“Baik laki-laki maupun perempuan, tingkat penolakannya berada di atas 60 persen,” jelas Ardian.