Jakarta, RakyatNTT.ID – PDI Perjuangan (PDIP) menyampaikan sikap resmi terkait polemik mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) yang belakangan mengemuka. Partai berlambang banteng tersebut menegaskan bahwa pilkada harus dilaksanakan secara langsung dan dipilih oleh rakyat.

Sikap tersebut menjadi salah satu dari 21 rekomendasi eksternal yang dibacakan oleh Ketua DPD PDIP Aceh, Jamaluddin Idham, dalam penutupan Rakernas I PDIP di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol, Jakarta Utara, Senin (12/1/2026).

“Rakernas I Partai menegaskan pentingnya menjaga hak kedaulatan rakyat untuk menentukan pemimpinnya melalui pelaksanaan pilkada secara langsung, guna memperkuat legitimasi serta kepastian masa jabatan kepala daerah selama lima tahun,” ujar Jamaluddin.

Selain menegaskan pilkada langsung, PDIP juga mengusulkan penerapan e-voting sebagai solusi untuk menekan tingginya biaya politik dalam setiap kontestasi kepala daerah.

“Berkaitan dengan hal tersebut, Rakernas I Partai mendorong pelaksanaan pilkada berbiaya rendah, antara lain melalui penerapan e-voting, penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilu seperti money politic, pencegahan pembiayaan rekomendasi calon atau mahar politik, pembatasan biaya kampanye, serta peningkatan profesionalitas dan integritas penyelenggara pemilu,” lanjutnya.