Artinya, keduanya harus berjalan dalam satu kesatuan kepemimpinan demi menjaga stabilitas, efektivitas, dan keberlanjutan pembangunan daerah.

Beberapa Contoh Kasus Disharmonisasi di Berbagai Daerah

Kasus disharmonisasi antara kepala daerah dan wakil kepala daerah telah terjadi di berbagai wilayah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Tingkat Provinsi, antara lain:

  1. Provinsi Sumatera Utara
  2. Provinsi Sulawesi Selatan
  3. Provinsi Papua

Tingkat Kabupaten/Kota, di antaranya:

  1. Kabupaten Bogor
  2. Kota Bandung
  3. Kabupaten Bima
  4. Kabupaten Indramayu
  5. Kabupaten Banyuwangi
  6. Kota Semarang
  7. Kabupaten Barito Utara
  8. Kabupaten Jember
  9. Kabupaten Kutai Kartanegara

Fenomena ini menjadi catatan penting bahwa harmonisasi kepemimpinan daerah merupakan kunci utama dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, stabil, dan berpihak pada kepentingan rakyat. (rnc)