DPR Ungkap Masalah Limbah PLTU di NTT, 46 Persen Fly Ash Belum Dikelola

Ia mendesak pemerintah dan PLN memberikan penjelasan terkait keberadaan faktual limbah B3 yang belum terkelola tersebut. Menurutnya, selisih data ini perlu ditelusuri secara mendalam, apakah hanya persoalan teknis pelaporan atau justru mencerminkan lemahnya pengawasan serta penegakan hukum lingkungan di lapangan.

Baca Juga:Upacara Bendera Tanpa Seremoni Tambahan, NTT Rayakan Kemerdekaan dengan Sederhana

Tak hanya limbah B3, Dipo juga menyoroti persoalan pengelolaan FABA PLTU yang dinilai masih menjadi tantangan nasional. PLTU berbahan bakar batu bara diketahui menghasilkan jutaan ton FABA setiap tahun, namun tingkat pemanfaatannya belum optimal dan masih terjadi penumpukan di sejumlah lokasi pembangkit.

Perhatian khusus diarahkan pada kondisi di NTT, yang memiliki tiga PLTU utama, yakni PLTU Bolok, PLTU Ropa, dan PLTU Waingapu. Dari data yang dipaparkan, sekitar 12.156 ton Fly Ash dihasilkan, namun baru 6.611 ton yang berhasil dikelola.

“Artinya, hampir 46 persen Fly Ash di NTT belum tertangani secara jelas. Ini bukan sekadar persoalan teknis, tetapi menyangkut keadilan ekologis bagi masyarakat di wilayah kepulauan,” ujar politisi dari Daerah Pemilihan NTT I tersebut.

Baca Juga:Gempa M6 Kembali Guncang Nagekeo, Warga Bidoa Panik dan Kesulitan Air Bersih

Melalui RDP ini, Komisi XII DPR RI meminta pemerintah dan PLN menyampaikan langkah korektif yang konkret terkait selisih pengelolaan limbah B3. DPR juga mendorong adanya skema pengelolaan dan pemanfaatan FABA yang lebih kontekstual, menyesuaikan dengan karakteristik wilayah kepulauan seperti NTT.