Jakarta, RakyatNTT.ID – Komite IV DPD RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Gizi Nasional (BGN) di Ruang Sriwijaya, Gedung DPD RI, Senayan, Selasa (27/1/2026).

mbappe-vs-yamal
Baca Juga:Prancis vs Spanyol: Les Bleus Ingin Akhiri Dominasi La Roja di Semifinal

Rapat tersebut membahas pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026, dengan fokus pada alokasi anggaran Badan Gizi Nasional.

Dalam rapat itu, Anggota Komite IV DPD RI, Hilda Manafe, menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program strategis nasional yang menyentuh langsung hak dasar anak-anak Indonesia dan akan menentukan kualitas sumber daya manusia (SDM) di masa depan.

Iklan

Namun demikian, Hilda mengingatkan agar pelaksanaan MBG tidak dikuasai oleh segelintir vendor atau kelompok tertentu, baik di tingkat nasional maupun daerah. Menurutnya, pengelolaan program harus dilakukan secara adil, transparan, dan akuntabel.

wagub-NTT-2
Baca Juga:Wagub Johni Asadoma Perjuangkan Rp1,6 Triliun untuk Bangun 19 Jalan Strategis dan 7 Jembatan di NTT

“Program ini sangat strategis, tetapi tidak boleh dimonopoli. Pelaksanaannya harus terbuka dan dapat diawasi publik,” tegas Hilda dalam forum RDP.

Hilda juga meminta Kepala BGN Dadan Hindayana untuk turun langsung ke lapangan guna memastikan kualitas makanan, keamanan pangan, serta ketepatan distribusi Program Makan Bergizi Gratis, terutama di wilayah terpencil dan kepulauan seperti Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Wilayah kepulauan membutuhkan pengawasan yang sangat ketat. Jangan sampai kualitas dan distribusi MBG justru tidak menjangkau anak-anak yang paling membutuhkan,” ujarnya.

febrie-3
Baca Juga:Mantan Kajati NTT Febrie Adriansyah jadi Tersangka Korupsi dan TPPU, Pernah Tangani Kasus NTT Fair

Selain aspek gizi, Hilda turut menyoroti pemindahan anggaran dalam jumlah besar ke BGN yang berdampak pada pembatalan proyek infrastruktur dan berpotensi meningkatkan angka pengangguran.

“Anaknya dapat makan, tapi orang tuanya kehilangan pekerjaan. Ini harus dievaluasi secara menyeluruh agar kebijakan tidak saling meniadakan,” tegasnya.

Sebagai langkah korektif, Hilda mengusulkan agar pemerintah melakukan audit independen dengan melibatkan pihak swasta atau lembaga non-pemerintah.

febrie-3
Baca Juga:Mantan Kajati NTT Febrie Adriansyah jadi Tersangka Korupsi dan TPPU, Pernah Tangani Kasus NTT Fair

Audit tersebut dinilai penting untuk mengukur dampak nyata Program Makan Bergizi Gratis, baik terhadap peningkatan kesehatan anak sekolah maupun terhadap perekonomian daerah. (rnc)