“Wilayah kepulauan membutuhkan pengawasan yang sangat ketat. Jangan sampai kualitas dan distribusi MBG justru tidak menjangkau anak-anak yang paling membutuhkan,” ujarnya.

Selain aspek gizi, Hilda turut menyoroti pemindahan anggaran dalam jumlah besar ke BGN yang berdampak pada pembatalan proyek infrastruktur dan berpotensi meningkatkan angka pengangguran.

“Anaknya dapat makan, tapi orang tuanya kehilangan pekerjaan. Ini harus dievaluasi secara menyeluruh agar kebijakan tidak saling meniadakan,” tegasnya.

Sebagai langkah korektif, Hilda mengusulkan agar pemerintah melakukan audit independen dengan melibatkan pihak swasta atau lembaga non-pemerintah.

Audit tersebut dinilai penting untuk mengukur dampak nyata Program Makan Bergizi Gratis, baik terhadap peningkatan kesehatan anak sekolah maupun terhadap perekonomian daerah. (rnc)