Kupang, RakyatNTT.ID Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Johni Asadoma, menegaskan bahwa Provinsi NTT bersama NTB siap menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII Tahun 2028.

Penegasan tersebut disampaikan Wagub Johni pada Minggu (21/12/2025) di ruang VIP Bandara El Tari, menanggapi beredarnya informasi kesiapan Provinsi DKI Jakarta sebagai tuan rumah PON 2028.

Wagub Johni menyampaikan bahwa penetapan tuan rumah PON telah melalui mekanisme dan prosedur resmi. Hingga saat ini, NTT–NTB telah mengikuti seluruh tahapan yang dipersyaratkan dan hanya tinggal menunggu Surat Keputusan (SK) Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia.

Iklan

“Penentuan tuan rumah PON dilakukan melalui berbagai mekanisme. Sejauh ini, Provinsi NTT–NTB sudah melalui proses tersebut secara formal dan kini tinggal menunggu SK Menteri Pemuda dan Olahraga,” ujar Johni Asadoma.

Ia mengakui bahwa secara fasilitas, Provinsi NTT maupun NTB memang belum sepenuhnya siap untuk menggelar PON 2028. Namun, hal tersebut tidak seharusnya menjadi penghalang, mengingat prinsip pemerataan pembangunan olahraga di Indonesia.

“Memang kita akui fasilitas olahraga di NTT dan NTB belum sepenuhnya lengkap. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah pemerataan pembangunan, khususnya di bidang olahraga,” jelasnya.

Menanggapi kesiapan DKI Jakarta, Wagub Johni menilai hal tersebut sebagai sesuatu yang wajar mengingat Jakarta memiliki sarana dan prasarana olahraga yang memadai.

“Kalau DKI Jakarta menyatakan siap menjadi tuan rumah PON 2028, itu hal yang wajar karena fasilitasnya sangat lengkap,” katanya.

Namun demikian, ia menekankan bahwa pelaksanaan PON sebelumnya telah digelar di berbagai wilayah Indonesia, mulai dari Sulawesi Selatan di kawasan utara, Aceh–Sumatera Utara di wilayah barat, hingga Papua di wilayah timur. Oleh karena itu, menurutnya, wilayah selatan Indonesia, yakni NTT–NTB, patut mendapatkan kesempatan.

“Saat ini tinggal wilayah selatan. Masyarakat NTT–NTB sangat berharap PON 2028 tetap dilaksanakan sesuai dengan penunjukan awal dan mekanisme yang telah ditempuh,” tambahnya.

PON 2028 dengan Skema Kolaborasi

Wagub Johni juga membuka peluang pelaksanaan PON 2028 dengan skema kolaborasi bersama provinsi lain yang memiliki fasilitas lengkap, seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, atau Jawa Timur.

“Venue-venue yang membutuhkan biaya pembangunan besar bisa dilaksanakan di daerah lain seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, atau Jawa Timur. Dengan begitu, ada kolaborasi, penghematan anggaran, serta tetap menjamin pemerataan dan keadilan,” jelasnya.

Ia berharap Pemerintah Pusat, khususnya Kementerian Pemuda dan Olahraga, segera memberikan kejelasan terkait status tuan rumah PON 2028 agar daerah dapat melakukan persiapan secara fokus dan terarah.

“Kita berharap ada keputusan cepat dari Pemerintah Pusat agar NTT–NTB bisa bekerja dengan konsentrasi penuh, menyiapkan sumber daya manusia dan pembiayaan lainnya. Tentu kami masih membutuhkan dukungan Pemerintah Pusat untuk pembangunan fasilitas olahraga,” ujarnya.

Mantan Kapolda NTT tersebut juga menegaskan bahwa Provinsi NTT akan memaksimalkan pemanfaatan fasilitas olahraga yang tersebar di berbagai wilayah, mulai dari Daratan Timor, Sumba, hingga Flores, selama memenuhi standar KONI Pusat dan PB PON.

Selain itu, Pemerintah Provinsi NTT telah melakukan koordinasi intensif dengan KONI Pusat serta melaksanakan studi tiru pelaksanaan PON XIX di Jawa Barat.

“Kami sudah berkoordinasi dengan KONI Pusat dan melakukan studi tiru ke Jawa Barat terkait pelaksanaan, organisasi, prestasi, hingga dampak ekonomi. Harapannya, PON 2028 nantinya juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tutup mantan atlet tinju asal NTT tersebut. (*/rnc)