Kupang, RakyatNTT.ID – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Lake Lena, secara resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) NTT Tahun 2026 pada Selasa, 23 Desember 2025.

Messi argentina
Baca Juga:Lionel Messi Pecahkan Dua Rekor Dunia, Argentina Bangkit dan Singkirkan Mesir di Piala Dunia 2026

Penetapan tersebut dituangkan dalam Keputusan Gubernur NTT Nomor 528/KEP/HK/2025 tertanggal 19 Desember 2025 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2026.

Gubernur Melkiades Lake Lena menjelaskan, penetapan UMP 2026 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan yang diterbitkan pada 17 Desember 2025.

Iklan

Penentuan besaran UMP dilakukan dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi guna mendekati Kebutuhan Hidup Layak (KHL) masyarakat.

ilustrasi merger
Baca Juga:Danantara Resmi Merger 4 BUMN Asset Management, Mandiri Manajemen Investasi jadi Entitas Bertahan

Dalam perhitungannya, digunakan rentang angka penyesuaian (Alpha) antara 0,5 hingga 0,9, disesuaikan dengan kondisi wilayah di NTT. Berdasarkan hasil pembahasan Dewan Pengupahan Provinsi NTT yang melibatkan unsur serikat pekerja dan buruh, pengusaha (Apindo), akademisi, serta birokrasi (OPD terkait), mayoritas peserta rapat menyepakati penggunaan Alpha 0,7 sebagai dasar penyesuaian upah.

Dengan demikian, UMP NTT Tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp2.455.898, atau mengalami kenaikan Rp126.929 (5,45 persen) dibandingkan UMP Tahun 2025 yang sebesar Rp2.328.969.

Penetapan UMP ini menjadi pedoman bagi seluruh pemberi kerja, baik di sektor pemerintah maupun swasta, untuk melaksanakan ketentuan pengupahan sesuai keputusan Gubernur. Perusahaan dan pelaku usaha juga dilarang menurunkan upah bagi pekerja yang telah menerima upah di atas UMP.

Polri
Baca Juga:BEM Nusantara NTT Soroti Seleksi Akpol 2026, Minta Polda Buka Mekanisme Kelulusan ke Publik

“Pemerintah Provinsi NTT berkomitmen melindungi hak-hak pekerja, khususnya pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Penetapan UMP ini diharapkan menjaga hubungan industrial yang harmonis, adil, dan produktif di seluruh wilayah NTT,” tegas Gubernur Melkiades Lake Lena.

Lebih lanjut, Gubernur meminta Pemerintah Kabupaten/Kota bersama Dewan Pengupahan daerah untuk melakukan monitoring dan pengawasan terhadap implementasi UMP 2026, agar kebijakan ini benar-benar menjadi jaring pengaman tenaga kerja dan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

UMP NTT Tahun 2026 berlaku mulai 1 Januari 2026 hingga 31 Desember 2026. (*/rnc)

Polri
Baca Juga:BEM Nusantara NTT Soroti Seleksi Akpol 2026, Minta Polda Buka Mekanisme Kelulusan ke Publik