Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp RakyatNTT.ID
+ Gabung
Jakarta, RakyatNTT.ID – Partai Gerindra menyatakan dukungannya terhadap usulan agar kepala daerah, baik gubernur maupun bupati dan wali kota, dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Mekanisme tersebut dinilai lebih efisien dibandingkan sistem pemilihan langsung yang selama ini diterapkan.
Dukungan itu disampaikan Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Sugiono, yang menyebut pemilihan kepala daerah melalui DPRD patut dipertimbangkan secara serius.
“Gerindra ada dalam posisi mendukung upaya ataupun rencana untuk melaksanakan pemilukada ini oleh DPRD, baik di tingkat bupati, wali kota, maupun di tingkat gubernur,” ujar Sugiono, Senin (29/12/2025).
Menurutnya, pilkada dipilih DPRD berpotensi memberikan efisiensi besar, mulai dari proses penjaringan calon, mekanisme pelaksanaan, hingga penghematan anggaran negara dan daerah. Ia mencontohkan besarnya dana hibah dari APBD untuk pelaksanaan pilkada yang terus meningkat setiap periode.
Sugiono menyebut, pada 2015 dana hibah pilkada dari APBD hampir mencapai Rp7 triliun. Angka tersebut melonjak signifikan hingga lebih dari Rp37 triliun pada pelaksanaan pilkada 2024.
“Jumlah sebesar itu sebenarnya bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih produktif, seperti peningkatan kesejahteraan dan penguatan ekonomi rakyat. Ini yang perlu kita pertimbangkan bersama,” ujarnya.
Selain anggaran, Gerindra juga menyoroti mahalnya ongkos politik yang harus ditanggung calon kepala daerah. Biaya kampanye yang tinggi dinilai menjadi penghambat bagi figur-figur potensial dan berintegritas untuk maju dalam kontestasi politik.
“Kita terbuka saja, biaya kampanye untuk calon kepala daerah sangat mahal, bahkan bisa dikatakan prohibitif. Ini harus kita evaluasi agar orang-orang yang benar-benar ingin mengabdi tidak terhalang oleh ongkos politik yang luar biasa,” tutur Sugiono.
Dari sisi demokrasi, Sugiono menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah oleh DPRD tidak menghilangkan prinsip kedaulatan rakyat. Anggota DPRD merupakan wakil rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum, sehingga tetap memiliki legitimasi demokratis.
Bahkan, ia menilai mekanisme ini dapat memperkuat akuntabilitas karena prosesnya lebih mudah diawasi publik. Partai politik, kata dia, juga dituntut untuk tetap mengikuti aspirasi konstituen jika ingin mempertahankan kepercayaan masyarakat di daerah.
Selain itu, pilkada melalui DPRD dinilai mampu mengurangi polarisasi di tengah masyarakat yang kerap muncul dalam pemilihan langsung. Oleh sebab itu, Partai Gerindra mendorong agar wacana ini dibahas dan dikaji secara mendalam dengan melibatkan seluruh elemen bangsa.
“Masyarakat harus tetap memiliki akses untuk mengawal aspirasi melalui wakilnya di DPRD. Jangan sampai proses ini berkembang menjadi sesuatu yang tertutup,” pungkasnya. (*/rnc)
WA Channel
Ikuti Kami
Subscribe
