Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp RakyatNTT.ID
+ Gabung
Selain anggaran, Gerindra juga menyoroti mahalnya ongkos politik yang harus ditanggung calon kepala daerah. Biaya kampanye yang tinggi dinilai menjadi penghambat bagi figur-figur potensial dan berintegritas untuk maju dalam kontestasi politik.
“Kita terbuka saja, biaya kampanye untuk calon kepala daerah sangat mahal, bahkan bisa dikatakan prohibitif. Ini harus kita evaluasi agar orang-orang yang benar-benar ingin mengabdi tidak terhalang oleh ongkos politik yang luar biasa,” tutur Sugiono.
Dari sisi demokrasi, Sugiono menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah oleh DPRD tidak menghilangkan prinsip kedaulatan rakyat. Anggota DPRD merupakan wakil rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum, sehingga tetap memiliki legitimasi demokratis.
Bahkan, ia menilai mekanisme ini dapat memperkuat akuntabilitas karena prosesnya lebih mudah diawasi publik. Partai politik, kata dia, juga dituntut untuk tetap mengikuti aspirasi konstituen jika ingin mempertahankan kepercayaan masyarakat di daerah.
Selain itu, pilkada melalui DPRD dinilai mampu mengurangi polarisasi di tengah masyarakat yang kerap muncul dalam pemilihan langsung. Oleh sebab itu, Partai Gerindra mendorong agar wacana ini dibahas dan dikaji secara mendalam dengan melibatkan seluruh elemen bangsa.
WA Channel
Ikuti Kami
Subscribe
