Kupang, RakyatNTT.ID Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana Provinsi NTT pada 19–20 November 2025.

Agenda strategis ini diikuti oleh 127 peserta dari seluruh kabupaten/kota dan menghadirkan narasumber dari BNPB, Bappenas, Kemendagri, serta perangkat daerah Provinsi NTT.

Data Pusdalops PB NTT mencatat 131 kejadian bencana sepanjang 2024, sementara hingga Juni 2025 telah terjadi 127 bencana yang berdampak pada ribuan warga. Kondisi ini membuat Rakor menjadi forum penting untuk memperkuat sistem penanggulangan bencana dan membangun ketahanan iklim di NTT.

Iklan

Asisten III Sekda Provinsi NTT, Semuel Halundaka, S.IP., M.Si, mewakili Gubernur NTT, menyampaikan pentingnya penguatan sistem kebencanaan daerah.

“Untuk mendukung pembangunan berkelanjutan yang selaras dengan visi-misi daerah serta program prioritas Dasa Cita, sistem penanggulangan bencana perlu diperkuat. Upaya ketahanan bencana dan iklim harus dilakukan secara kolaboratif oleh berbagai pihak,” ujarnya.

Didukung Program SIAP SIAGA

Pelaksanaan Rakor didukung Program SIAP SIAGA (Kemitraan Australia–Indonesia untuk Pengurangan Risiko Bencana), bekerja sama dengan BPBD NTT dan perangkat daerah terkait. Dukungan diberikan untuk memperkuat aspek strategis, mencakup pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) sub-urusan bencana, penguatan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK), pengukuran Indeks Ketahanan Daerah (IKD), manajemen data kebencanaan, Pengurangan Risiko Bencana (PRB) berbasis masyarakat, PRB inklusif, manajemen pasca bencana, serta penguatan kapasitas lintas sektor.

Gunakan Metode World Café

Rakor menggunakan metode world café, yaitu diskusi kelompok kecil dalam suasana informal untuk mendorong pertukaran ide secara progresif. Peserta membahas berbagai isu strategis, termasuk kualitas dokumen dan perencanaan pengurangan risiko bencana, evaluasi pemenuhan dan mutu layanan SPM-sub bencana, asistensi Pengisian Kompetensi Dasar (KD), manajemen pasca bencana, serta isu-isu krusial lainnya.